DUNIA AKUNTANSI & MANAJEMEN

Account Receivable Turnover & dampaknya terhadap kinerja Perusahaan

2011-02-18T08:36:00.006+07:00

Tidak banyak para pengusaha yang menganggap penting melakukan analisis terhadap account receivalbe turnover (perputaran piutang)yang terjadi di perusahaannya, hal itu bisa jadi menjadi sesuatu hal yang terlewatkan atau mungkin para pengelola bisnis tidak faham pentingnya pengelolaan piutang.

Di era persaingan bisnis yang sangat ketat, timbulnya piutang tidak dapat dicegah. Piutang timbul dikarenakan adanya penjualan secara kredit (pembayaran mundur) hal ini mampu mendongkrak kinerja sales menjadi sangat menarik, akan tetapi terkadang banyak perusahaan yang terlena dengan terdongkraknya penjualan melalui sistem kredit tersebut, banyak kasus di lapangan mereka tidak sadar bahwa piutang perusahaan sudah mencapai titik yang membahayakan apalagi sebagian dari piutang tersebut bermasalah (piutang macet). Kalau itu sudah terjadi lain lagi masalahnya, bisa-bisa sebentar saja perusahaan akan bangkrut.... alias kolaps..... mengingat modal kerja perusahaan yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional (membeli bahan baku, membayar overhead pabrik, membayar upah dan kebutuhan operasional lainnya ) ternyata dana-dana tersebut banyak tertanam dalam piutang yang macet dan tidak segera dapat dijadikan uang tunai.

Berarti Turnover yang panjang pada Piutang Dagang berakibat modal kerja yang diperlukan juga relatip lebih besar. kalau pemenuhan modal kerja berasal dari pinjaman pihak ketiga dan konsekwensinya akan timbul biaya modal yang tinggi, biaya modal yang tinggi berdampak pada penetapan harga jual..... ujung-ujungnya harga jual produk sangat tinggi dan dan tidak dapat bersaing dengan produk lain sejenis... ditambah lagi beban biaya untuk menagihan juga meningkat.

inilah secara singkat uaraian dampak yang didapat dari adanya Perputaran Piutang yang panjang. Pentingnya mengendaliakan perputaran piutang sangat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas usahanya. berarti faktor-faktor yang berdampak pada besar-kecilnya perputaran piutang segera dicermati dan mendapatkan perhatian yg serius, khususnya proses penseleksian customer sampai dengan pengendalian piutang dan penagihannya...

DARIMANA GAJI ANDA BERASAL ?

2010-02-11T06:39:00.004+07:00

Hai Bro,.... apakah kalian faham dan mengerti darimana uang yang dibayarkan sebagai GAJI kalian berasal ? Pertanyaan tersebut terlihat sangat sederhana dan tidak berarti, akan tetapi kalau kita mencermati lebih jauh hal ini sangat penting agar supaya kita dapat lebih bersikap profesional. Banyak diantara kita yang tidak peduli atau sengaja tidak mau tau darimana gaji yang dibayarkan untuk kita berasal, yang penting kita dah bekerja dan pada akhir bulan "HARUS & HARUS" terima gaji.
Sebenarnya gaji yang dibayarkan perusahaan kepada kita, adalah berasal dari jerih payah kita juga yang merupakan bagian dari manajemen, untuk itu beberapa hal yang perlu difahami adalah sejauh mana karyawan memahami karakteristik dan proses bisnis perusahaan, yang meliputi Bidang usaha, apa yang dijual, siapa sigmen pasarnya, dan bagaimana peruahaan mendapatkan profit dari bisnisnya tersebut. Pemahaman ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap profesionalisme dan rasa peduli serta rasa ikut memiliki perusahaan.

Setelah kita memahami karakteristik usaha dimana kita bekerja, tentunya kita akan dapat bersikap bahwa apabila kita tidak bekerja sesuai dengan Job dan tanggungjawab kita, maka kelangsungan usaha perusahaan akan terganggu. Rasa ikut memiliki juga akan menumbuhkan rasa peduli dan peka terhadap lingkungan kerja. Kita akan selalu berfikir setiap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan berdampak pada tingkat profit, begitu sebaliknya setiap langkah yang tepat dalam mendapatkan pendapatan akan meningkatkan profit, semakin meningkat profit maka berarti kesejahteraan karyawan akan semakin terjamin.

Kepekaan pada lingkungan kerja dapat di contohkan sebagai berikut :

Memahami Job Discription secara jelas (tau dan faham akan tugas dan tanggung jawabnya)
Melaksanakan pekerjaan secara efisien (pemanfaatan kertas, listrik, telepon & waktu dll secara cermat & proposional)
Bekerja dengan konsentrasi yang tinggi, jangan hanya bercanda saja apalagi facebook-an
Peka terhadap kerapian dan kebersihan lingkungan kerja
Menjadi juru bicara yang baik bagi perusahaan saat kita berada diluar lingkungan perusahaan.
Menjaga tim agar tetap solid

Kalau semua karyawan dapat bersikat seperti contoh diatas, saya yakin perusahaan tempat Kamu bekerja akan semakin melesat, maju dan mendapatkan profit yang besar. Profit yang besar berarti GAJI karyawan juga akan naik, lingkungan kerja semakin nyaman dan kesejahteraan dan jaminan hari tua semakin terjamin...........
Akan tetapi kalau itu semua sudah Anda kerjakan dan memang kinerja perusahaan meningkat, akan tetapi tidak ada peningkatan Gaji / kesejahteraan...... ? ya saya sarankan CARI KERJA lagi ditempat lain yang Top Manajemennya mempunyai komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan karyawannya.............

POTONGAN PAJAK PENGHASILAN

2010-02-09T06:35:00.005+07:00

Belum Semua WP Faham :

Ternyata UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang sebenarnya telah berlaku mulai 1 Januari 2009 masih belum tersosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat, beberapa klien saya (perusahaan menengah) saat audit rata-rata pernah dengar akan tetapi secara detail mereka tidak tahu bagaimana tata cara pelaporan dan perhitungannnya, yang mereka tahu bahwa tarip pajak saat ini sebesar 28% flat. "Pak Yusuf, berarti beban pajak saya untuk tahun ini saja sangat besar belum lagi bebean lainnya, Gimana nih Pemerintah ?"......... itu ungkapan kegusaran para pengusaha selama ini.... termasuk juga saat saya berbicara dalam RAT koperasi... banyak para Anggota yang mempertanyakan besaran tarip pajak tersebut.

Ketidak fahaman mereka cukup beralasan, karena sosialisasi peraturan baru tidak maksimal. Kesalahan tafsir atas atar penerapan tarip PPh Badan sangat merugikan Perusahaan itu sendiri, hal tersebut sangat berdampak pada estimasi pengusaha terhadap Beban Pokok, Penetapan Harga Jual, estimasi laba dll..... akan tetapi yang sangat menarik sebetulnya, sudah banyak para pengusahan yang mencoba mencari-cari celah untuk dapat membayar pajak lebih kecil (baca : usaha memanipulasi pajak), ini yang sebetulnya harus diantisipasi oleh jajaran Direktorat Perpajakan. Ketidakfahaman mereka terhadap cara perhitungan pajak mengakibatkan pikiran-pikiran kotor (FIKTOR) bermunculan.

DISCOUNT TARIP 50% BAGI USAHA KECIL
Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat (1b) diatur bahwa untuk penghasilan kena pajak Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan tarif sebesar 28%. akan tetapi di pasal berikutnya diatur mengenai pengenaan dicount untuk perusahaan yang mempunyai peredaran bruto dibawah 50% :
"Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 Miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 Miliar."

Jadi sebenarnya khusus untuk perusahaan yang mempunyai Omset dibawah 50 m, sebanyak 4,8 m diberikan insentip berupa pemotongan 50% tarip pajak......
Tata cara perhitungannya dapat dilihat secara jelas di bagian penjelasan pasal 31E UU No. 36 tahun 2008.

artinya bagi perusahaan kecil yang peredaran usahanya tidak memcapai 4,8 m, tarip pajaknya hanya 50% X 28 = 14%

Donwload :
UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan

ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK)

2009-11-18T10:08:00.005+07:00

PANDUAN BUAT ANGGOTA DPRD BARU

Bulan-bulan ini dan sampai dengan akhir desember merupakan saat dimana pemerintah daerah sedang sibuk-sibuknya menyiapkan Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010. rancangan sementara telah disusun dan mulai disosialisasikan kepada para anggota DPRD yang terhormat, akan tetapi dari beberapa daerah terlihat para Anggota DPRD ini belum sepenuhnya siap menerima rancangan RAPBD, masing masing anggota masih disibukkan oleh urusan pembentukan Komisi dan Tatip DPRD, sebagian lagi memang belum siap karena sebagian dari anggota DPRD adalah muka-muka baru dan masih harus banyak belajar tentan pemerintahan.

ANGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) merupakan model penyusunan Anggaran yang diharapkan mampu memberikan nilai manfaat bagi kemajuan pembangan daeran dengan cara meningkatkan efisiensi dan evektifitas penggunaan dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk menyusun Anggaran yang betul betul menjadi prioritas dan kegiatan yang termuat dalam Anggaran tersebut dapat diukur dengan jelas, manfaat dan pencapaiannya. ABK dimulai dari adanya telaah terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dari permasalah tersebut akan diketahui dampak masalah yang ditimbulkannya dan dibuatkan solusi, Solusi inilah yang nantinya menjadi dasar dari penyusunan program yang masuk dalam Anggaran.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam angka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspekkeuangan berupa ABK. Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja perlu itetapkan ndikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu anggaran, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran ASB sangat iperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan ntuk melaksanakan suatu kegiatan.

Lebih jauh mengenai hat tersebut sebagaimana telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

Pentingnya Anggota DPRD mempelajari Pedoman ABK.

BPKP telah mengeluarkan pedoman Penyusunan ABK sebagai penjabaran dari UU No. 17 tahun 2003 serta mengacu pada beberapa peraturan pemerintah dan Keputusan mentri keuangan yang terkait dengan Anggaran. Pedoman ini sangat direkomendasikan kepada para Anggota DPRD untuk mempelajarinya alasannya adalah agar supaya Anggata DPRD dapat mengkritisi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

yang disodorkan oleh Pemerintah daerah, apakah Rancangan tersebut telah disusun sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja, dan apakah anggaran yang diajukan tersebut masing-masing telah dibuat berdasarkan kebutuhan atau hanya asal buat saja tanpa dapat diukur kinerjanya.

Download : Anggaran Berbasis Kinerja

PROSPEK BISNIS : PROFESI PENGEMIS

2009-11-07T10:56:00.004+07:00

Pr0fesi Menggiurkan :

Dua bulan terakhir ini saya disibukkan untuk mencari uang receh (pecahan logam) setelah beberapa tempat dicoba untuk penukaran, pada akhirnya ditemukan juga tempat penukaran yang dijamin stock nya cukup dan selalu ada yaitu nukar uang ke Pengemis jalanan. Pada saat itulah pandangan saya terhadap pengemis berubah. Sebelumnya (mungkin sampai sekarang tetap tetapi sedikit ambigu) saya berpandangan bahwa mereka kelompok pemalas dan tidak tau malu, begitu tercengang saya setelah suatu hari saya menyodorkan uang 20 ribu untuk ditukarkan recehan logam 100 rupiah pada pengemis di perempatan Dinoyo Malang begini jawabnya " Pak ini ada recehan Rp. 100 sebanyak 30 ribu, yang Rp. 500,- sebanyak 50 Ribu, Bapak mau tukar semua ?" Gendeng.... batin saya.... baru jam 4 sore mereka sudah mengumpulkan uang receh sebesar 80 ribu, belum uang lembaran seribuan yang saya lihat disimpan didompet........

Omset Besar :
Dari pengelaman dan pantauan Saya, dalam sehari rata-rata para pengemis yang berada di bebera perempatan di Kota Malang beromset sekitar 90 - 100 rb per hari, yang artinya perbulan bisa mencapai Rp. 3.000.000,- per bulan, suatu jumlah yang tidak sedikit untuk jenis pekerjaan yang hanya membutuhkan ketelatenan dan sentukan peran/sandiwara (wajah memelas). jika dibandingkan dengan profesi lainnya seperti Guru, Dosen, Tukang senior, dan yang lainnya Jelas Profesi Pengemis sangat menguntungkan.

Prospek Kedepan :
Prospek prefesi pengemis dimasa yang akan datang semakin MONCER.... hal ini bisa dianalisis dari beberapa alasan sebagai berikut :

Semakin Ekonomi Indonesia membaik berarti semakin banyak orang yang berpenghasilan meningkat, orang-orang tersebut akan semakin banyak membelanjakan keuangannya untuk kebutuhan sosial yang salah satunya adalah kepada pengemis. Belanja amal tersebut juga semakin tinggi seiring meningkatnya tingkat spiritual masyarakat.
Semakin banyak orang punya kendaraan pribadi, semakin hargaidri meningkat, gengsi meningkat, jadi memberi uang receh ke pengemis didasari atas harga diri dan gengsi.

dua alasan tersebut rasanya cukup sebagai dasar jastifikasi bahwa prospek profesi pengemis akan mengalami kenaikan dimasa yang akan datang.

Keseimbangan Dunia :
Ternyata Allah maha Agung, Allah Maha Besar dan Allah Maha segalanya, Beliau telah menciptakan langit dan Bumi secara sempurna dan penuh dengan keseimbangan. Para pengemis telah diposisikan oleh Allah sebagai jalan bagi orang-orang yang mampu untuk meramal. Pengemis juga diposisikan sebagai pihak yang bertugas mengumpulkan uang-uang receh dan ditukarkan kepada orang yang membutukan uang receh seperti Saya. Jadi Seperti ada siang dan malam, ada baik dan jelek, ada sabar dan pemarah. Jadi kayaknya kalau nggak ada pengemis banyak orang kaya yang bingung menyalurkan dananya untuk beramal. Hanya saja sampai sekarang saya sendiri masih bingung apakah Pondok pesantren, lembaga Amil zakat dan lainnya yang sejenis, tatkala mereka datang dari rumah kerumah, dari Bus ke Bus, dari ATM ke ATM yang lain dengan meminta-minta sumbangan melalui serat dan amplop juga dapat dikategorikan PENGEMIS....... ? terserah dari sudut pandang mana yang dipakai.......

Kesimpulannya adalah, Fakta bahwa profesi pengemis adalah salah satu profesi yang lagi ngetren dan sangatlah mempunyai prospek bisnis yang menarik sekarang dan dimasa mendatang, tanpa modal yang cukup berarti yang penting kemauan dan sedikit pandai berakting dan tidak punya malu..... anda semua bisa jadi pengemis, TAPI SAYA TIDAK MENYARANKAN ANDA UNTUK MENGIKUTINYA Kecuali....... Memang sudah Kebangetan.......
Meski demikian pengemis masih diperlukan sebagai bagian dari keseimbangan Dunia.......

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

2009-05-11T14:01:00.005+07:00

Pengendalian Internal merupakan suatu upaya melalui suatu alat-alat dan erangkat yang dikoordinasikan dalam perusahaan untuk menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran penyajian data akuntansi, peningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjamin ditaatinya kebijakan Manajemen.

Pengendalian Intenal terletak pada keseluruhan proses dan kegiatan perusahaan yang melekat pada sistem dan prosedur operasional perusahan (SOP), Serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

Untuk menjamin tujuan Pengendalian Internal tercapai, maka harus memenuhi Unsur-

Unsur SPI antara Lain :

1. Adanya Struktur Organisasi yang Memisahkan TanggungJawab Fungsional Secara Tegas.

2. Adanya Sistem Otorisasi dan Pencatatan Akuntansi yang Baik

3. Praktek – Praktek yang Sehat

4. Karyawan yang Kompeten

Untuk Kepentingan Pemeriksaan & Penilaian atas evektifitas Sistem Pengendalian Internal, maka Struktur Pengendalian Internal dapat dijabarkan sbb. :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Sistem Akuntansi

3. Prosedur Pengendalian

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Merupakan gabungan dari beberapa faktor internal & ekternal yang dapat memperkuat dan atau memperlemah efektivitas kebijakan & prosedur tertentu Meliputi :

Filosofi & gaya operasi manajemen,
Struktur organisasi yang mendukung pengendalian,
Adanya komite audit internal & Respon terhadap gejala ketidak beresan.
Metode Pemberian Wewenang & Tanggung Jawab
Metode Pengendalian Manajemen
Peraturan & Pemeriksaan dari pihak-2 Eksternal (Pemerintah / lembaga independen)

SISTEM AKUNTANSI

Sistem Akuntansi meliputi suatu proses dalam pengidentifikasian, pengelompokan, pencatatan dan analisis bukti transaksi kedalam suatu laporan Keuangan secara cermat, cepat dan efisien. Meliputi kegiatan-2 :

Mengidentifikasi & Mencatat semua Transaksi yang Sah
Menggambarkan dan mencatat transaksi secara tepat waktu dan cukup rinci sbg dasar penyusunan Laporan Keuangan
Menentukan Periode Pencatatan Akuntansi dan Cat Off tanggal Neraca
Menyiapkan dengan semestinya Transaksi dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi HArus Diciptakan dan didesain dengan mempertimbangkan aspek “ AMAN” ; “CEPAT” ; “MURAH”

PROSEDUR PENGENDALIAN

Prosedur Pengendalian adalah pelengkap dari kedua Struktur sebelumnya yaitu Lingkungan Pengendalian dan Sistem Akuntansi yang akan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pengendalian akan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Prosedur pengendalian dapat diintegrasikan kedalam kedua Struktur diatas dan terkait dengan :

1. Otorisasi yang tepat dan semestinya terhadap serangkaian kegiatan Operasional

2. Perancangan Formulir yang memenuhi unsur-unsur pengendalian

3. Format dan Periode Pelaporan masing-masing satuan Kerja

4. Pengamanan yang cukup atas Akses Aktiva Perusahaan

5. Pengecekan secara cermat atas prosesing data transaksi

6. Inspeksi secara mendadak terhadap beberapa pos kegiatan

7. Rekruitment SDM yang sesuai Kualifikasi yang dibutuhkan dan pembinaan scr berkala.

Download File Presentasi Disini

PANDUAN PSIKOTEST

2009-04-24T23:20:00.004+07:00

Bagi teman-teman yang akan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang ingin mencoba peruntungan untuk pindah kerja, pastilah dalam serangkain tes penerimaan akan menemui ujian psikotest...... Ujian ini gampang-gampang susah... yang menjadi penentu apakah kita sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan atau tidak. Tidak sedikit para peserta tes penerimaan pegawai gagal di sesi psikotest.

Berikut ini contoh soal-soal psikotes yang dapat saudara pelajari sebagai bahan latihan menghadapi ujian psikotest....

Mudah mudahan bermanfaat.

Download disini :

STRES MASSAL

2009-03-16T19:01:00.005+07:00

Kurang beberapa hari lagi pemilu ligeslatip segera dilaksanakan. Tanggal 9 April adalah titik yang rawan dan menentukan ribuan nasip para calon Legislatip baik tinggkat Pusat, Propinsi dan Kota/Kab. Dampak dari keputusan MK yang menetapkan suara terbanyak sebagai pemenang mendorong para caleg berlomba-lomba mempublikasikan dirinya dengan berbagai cara, baik melalui cara klasih pasang sepanduk, baner, baloho, selebaran sampai dengan membuat blog / web di internet. Belum lagi setting kegiatan yang seabreg pengajian, kerja bakti, arisan, jalan sehat dll, yang dulu tidak pernah sama sekali dilakukan.
Entah sudah berapa uang yang terserap untuk kegiatan tersebut, kalau menurut prediksi Saya, rata-rata caleg paling sedikit menghabiskan dana 20 jutaan s/d dengan 100 san juta. Iranisnya dana-dana tersebut tidak semuanya dana pribadi, melainkan dana hasil hutang atau dari hasil menjual/menggadaikan Asset.

POTENSI STRESS MASAL
Inilah yang aku khawatirkan, semangat yang luar biasa dan harapan untuk dapat menjadi orang terhormat "Wakil Rakyat" sangat mengakar pada masing-masing Caleg, ibaratnya, mereka telah mengeluarkan semua strategi, tenaga dan senjata untuk memenangkan pertarungan. Pertarungan menuju Kursi Dewan Yang Terhormat, dengan segala fasilitas dan kesempatan untuk dapat mengabdi kepada rakyat dan kesempatan untuk dapat "menghabiskan uang Rakyat"
Tapi sayang, tidak semua ribuan Calon akan mulus masuk ke gedung Parlemen, hanya 0,1 persennya yang akan keluar sebagai pemenang. Trus sirnalah semua harapan, angan-angan dan impian. Yang tinggal hanyalah sisa-sisa tenaga dan tinggalan hutang yang menumpuk. Mampukah para caleg tersebut menerima kenyataan pahit.... ? semoga saja. Akan tetapi kalau itu tidak bisa, prediksi saya adalah sebentar lagi akan ada banyak orang stress alias Gila.......

HUMAN RELATION

2009-02-20T22:58:00.002+07:00

PERANANNYA DALAM PENYUSUNAN ACTIVITY BASED BUDGETING

Oleh : Yusuf sofyan

Memasuki era Globalisasi yang ditandai dengan adanya persaingan bebas dan kompetitif mengharuskan suatu perusahaan untuk melakukan inovatif dan setiap langkah dan tindakannya harus mengarah kepada efisiensi dan efektivitas. Serangkaian perencanaan yang komprehensip penting dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan. Disinilah pentingnya suatu proses pengendalian menajemen dalam suatu perusahaan yang menurut Mulyadi (2000;185) yang termasuk dalam proses Pengendalian Manajemen antara lain a).Perumusan strategik b).Perencanaan Strategik c).Penyusunan Program d).Penyusunan Anggaran e). Implementasi dan F). Pemantauan. Lebih jauh Mulyadi mengelompokkan dari ketujuh proses tersebut ke dalam Resouce Management System (Sistem Pengelolaan Sumber daya) antara lain Sistem penyusunan program, sistem penyusunan anggaran, Sistem implementasi dan Sistem pemantauan.
Untuk bisa keluar sebagai pemenang dalam persaingan bisnis tersebut, para Manajer perlu membuat proyeksi pendapatan dan biaya yang dituangkan dalam sebuah budget tahunan. Hal ini akan dirasa sangat sulit karena antara tindakan dan hasil sering evolusioner akibat perkembangan waktu dan perubahan kondisi ekonomi dan pergeseran pasar (John Schaub; Budgeting : Resources Allocation to Achieve Organisational Objectives, 1997). Budget sangat berguna untuk dan penting dalam sebuah perusahaan besar yang terintegrasi seperti perusahaan konglomerasi, meskipun bagi perusahaan sedang dan kecil kadang dubutuhkan juga, tergantung kondisi manajemen masing-masing perusahaan. Perkembangan metode penyusunan budget telah berkembang secara pesat mengarah kepada paradikma baru bahwa suatu anggaran tidak hanya sebagai dasar standar operasional akan tetapi juga sebagai pengukur kinerja yang akan dapat mempengaruhi pola perilaku yang ada dalam organisasi. Budgeting mungkin memberikan kontribusi atau mungkin juga justru menjadi penghambat untuk menciptakan proses dalam organisasi. Terdapat huhungan yang erat antara budgeting dan struktur organisasi. Badget didasarkan pada pertanggungjawaban akuntansi dan subsistem organisasi didefinisikan sebagai pusat pertanggung jawaban yang diukur kinerjanya berdasarkan target atau standar, Budget melibatkan aktivitas koordinasi dari subsistem yang ada sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Barbara gunawan; Majalah Manajemen; 2001)

Artikel lengkap : download disini

PANDUAN DISPLAY BARANG

2009-02-09T19:09:00.003+07:00

UNTUK YANG INGIN MEMBUKA MINI MARKET

Display atas barang dagangan merupakan salah satu faktor sukses dalam bisnis supermarket, Display harus barang harus terlihat rapi, menarik dan menggoda pembeli. Display sangat dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran Rak Barang, Rak yang yang terlalu besar justru terkasan ruangan sangat sempit dan tidak rapi, warna dan bentuk rak sangat memperuhi minat belanja.

Berikut beberapa panduan penempatan barang di supermarket :

Letakkan Barang dagangan secara kelompok. Buat kelompok barang berdasarkat kode dan golongan barang.
Beri informasi / papan penunjuk yang jelas lokasi/posisi masing-masing kelompok barang. Papan penunjuk dapat ditempatkan di Rak display atau digantung di atas rak displai yang menunjukkan posisi dari kelompok barang.
Letakkan Barang-barang promo / unggulan di depan dan terlihat oleh umum dengan memberikan papan informasi tentang adanya promo.
Letakkan Barang-barang kebutuhan pokok/ barang fast moving di lorong paling ujung jauh dari kasir. Hal tersebut dimaksudkan agas para pembeli harus melewati lorong yang lain dan diharapkan akan membuka kesempatan untuk membeli barang-2 lainnya yang menarik perhatian pengunjung selama menuju lorong kebutuhan pokok.
Produk-2 yang menarik dan sifatnya kecil dan sering dicari orang ditempatkan didekat kasir, seperti Rokok, Korek, Permen, Baterai, Asesoris wanita dll.
Barang-barang yang slow moving (Perputaran rendah) ditempatkan di posisi depan dengan penataan yang menarik dan kreatif.
Display barang secara periodik haris dilakukan rotasi.
Petugas wajib menjaga kebersihan barang yang didisplay, secara rutin barang-barang tersebut dicek dari kemungkinan adanya debu atau letak yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Kegiatan dilakukan setiap saat.

PERANG OPERATOR SELLULER

2009-02-02T09:33:00.004+07:00

Perang telepon seluler sudah ditabuh kembali, di awal tahun 2009 Raksasa selluler PT. Indosat sudah langsung start mengajak para pesaingnya untuk tidak dapat tidur pulas. Terlihat memasuki awal tahun 2009 berbagai tayangan iklan baru operator telepon selluler langsung mewarnai layar TV. Apakah strategi indosat ampuh untuk memenangkan persaingan pasar selluler di Indonesia ? kita tunggu saja.......
Berikut tulisan yang mengulas strategi pemasaran Indosat yang bertajuk poin plus-plus 2 tahun 2009 yang diulas dalam majalah SWA oleh Eddy Dwinanto Iskandar.

Indosat Luncurkan Poin Plus Plus 2009
Minggu, 01 Februari 2009
Oleh : Eddy Dwinanto Iskandar
PT Indosat Tbk. kembali meluncurkan Program Poin Plus Plus, untuk seluruh pelanggan Indosat, baik yang menggunakan kartu pascabayar (Matrix, StarOne) maupun kartu prabayar (Mentari, IM3, StarOne). Pelanggan bisa mengikuti program tersebut melalui mekanisme pengumpulan poin yang didasarkan atas pemakaian atau isi ulang pulsa dan lamanya berlangganan. “Program Poin Plus Plus yang kali ini bertema “always plus plus” terus kami lanjutkan di tahun 2009 sejak diluncurkan pada Agustus 2006 lalu,” ujar Guntur S. Siboro, Direktur Pemasaran Indosat.
Mekanisme pengumpulan poin di program ini sangat mudah. Bagi pelanggan paskabayar (Matrix dan StarOne) poin yang didapatkan adalah berdasarkan jumlah tagihan. Sementara bagi pelanggan prabayar (Mentari, IM3, Jagoan) poin didapatkan dari setiap isi ulang pulsa. Semakin lama berlangganan, akan semakin untung.

Hadiah atau reward yang diberikan dalam program ini terdiri dari hadiah langsung dan hadiah undian. Hadiah langsung terbagi menjadi hadiah layanan Indosat dan hadiah layanan non Indosat. Layanan Indosat sebagai hadiah diberikan dalam bentuk redemption seperti pulsa yang berupa diskon tagihan (untuk paskabayar) dan pulsa (untuk prabayar) serta non-pulsa berupa sms dan i-ring. Hadiah non layanan Indosat berupa barang-barang elektronik, voucher diskon, voucher belanja, milleage Garuda (GFF), dan sebagainya. Sementara itu hadiah undian berupa mobil Jaguar, paket wisata, voucher belanja, dan lain-lain.

Berbeda dengan tahun 2008, program Poin Plus Plus tahun 2009 ini memberikan berbagai manfaat lebih baik dari sisi hadiah langsung maupun hadiah undian. Manfaat lebih dari hadiah langsung dinberikan dalam bentuk seperti free call, tambahan masa aktif dan penambahan poin yaitu 1000 poin untuk pelanggan baru. Untuk hadiah undian, selain mobil Jaguar yang selama ini diberikan sebagai hadiah utama, juga terdapat hadiah wisata keliling dunia yaitu ke Karibia dan Mediterania dengan menggunakan kapal pesiar (cruise ship). Hadiah paket wisata ini berlaku untuk 1 keluarga dengan jumlah maksimal 4 orang.

Khusus untuk hadiah undian, mekanisme untuk mengikuti program pengundian di setiap periodenya adalah berdasarkan sisa poin yang dimiliki oleh pelanggan yang akan dikonversikan menjadi nomor undian (bukan berdasarkan no telepon/MSISDN) dan pelanggan yang mempunyai nomor undian akan otomatis diikutkan dalam proses pengundian.

Manfaat plus lain dari program ini adalah TRANSFER POIN Plus Plus. Pelanggan dapat mentransfer poinnya untuk pelanggan lain sehingga nilai tukar poin bisa lebih banyak dan lebih cepat ditransaksikan. Layanan ini sementara baru berlaku untuk Mentari dan IM3; dan transfer bisa dilakukan ke sesama brand (Mentari/Mentari atau IM3/IM3). Caranya, ketik TPOINNo HP TujuanJumlah Poin yang akan ditransfer.

Sementara manfaat plus berikutnya adalah penukaran poin menjadi mileage Garuda Frequent Flyer, yang berlakun untuk pelanggan matrix yang sudah menjadi anggota GFF. Program khusus ini merupakan hasil kerjasama dengan Garuda Air Lines. Dengan profil pelanggan Matrix yang pebisnis, kerjasama ini diharapkan bisa memberi nilai lebih begi pelanggan Matrix.

Hadiah-hadiah yang akan diundi setiap periode Poin++ ditahun 2009 ini, selain mobil Jaguar diberikan juga hadiah-hadiah yakni, berlibur ke Mediterania untuk 1 orang pemenang, berlibur ke Karibian untuk 1orang pemenang, motor 10 buah untuk 10 pemenang, Blackberry untuk 20 pemenang, Pulsa Rp. 100 ribu untuk 200 orang pemenang.

AUDIT APBD

2009-01-17T12:33:00.008+07:00

INDONESIA BERSIH DARI KORUPSI

Kata Kunci : Sebelim disahkan, Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diaudit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salahsatu dari sekian penyebab terjadinya Korupsi di daerah. Korupsi yang terencana dimulai dari pengkondisian APBD yang tidak sesuai / tidak wajar yang sengaja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (melalui penyusun anggaran) yang nantinya dapat dipakai sbg tindak lanjut korupsi melalui pengadaan barang dan jasa daerah serta korupsi atas penggelapan potensi pendapatan daerah. Istilah diatas biasa disebut dengan markup anggaran, kalau kita mencermati anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah kita akan dapat menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan khususnya untuk mata anggaran yang tidak terukur secara kwantitatip seperti anggaran Pelatihan, seminar, Monitoring dan evaluasi dll. Pos-pos pengeluaran yang biasa dipakai dalam markup biasanya meliputi jumlah peserta, jumlah jam pelatihan, tarip Hotel, tarip konsultan dan beberapa pengeluaran lain yang sulit untuk diukur. Demikian juga untuk anggaran proyek yang terkadang dibuat tidak melalui pengkajian luas proyek, spesifikasi dan kualitas bahan (biasanya dibuat menyusul menyesuaikan anggaran), dan justru yang seperti ini rawan penyimpangan.

Sebuah Opini

Tidak tersedianya data yang valid juga mengakibarkan pembuatan anggaran pendapatan sedikit ngawur, khususnya anggaran pendapatan yang terkait dengan Parkir, Retribusi Pasar, dan Retribusi Kebersihan serta Pajak-pajak daerah.

Oleh sebab itu saya mengusulkan untuk diadakan Audit APBD sebagai alat pengendali Korupsi di Daerah. Melalui audit APBD oleh pihak independen, maka akan dapat dihasilkan suatu analisa perhitungan APBD sesuai dengan nilai yang wajar. Audit APBD meliputi serangkaian prosedur audit dengan memberikan tolakukur yang objektive dan pengujian yang terstruktur. Audit juga akan menguji asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan APBD serta faktor-faktor yang yang menjadi landasan pengukurannya.

Audit anggaran akan lebih efektif dan terukur dibanding dengan pengawasan Penyusunan APBD dengan mengikuti setiap pembahasan-pembahasan penyusunan APBD dalam rapat Dewan yang pernah diwacanakan oleh KPK.

Melalui audit anggaran, maka kegiatan – kegiatan baik rencana pendapatan maupun belanja yang mempunyai kecenderungan bersifat koruptif dapat dicegah dan terdeteksi, melalui serangkaian pengujian yang terencana dan terukur.

MARKETING CALEG PEMILU 2009

2009-01-10T18:42:00.004+07:00

STRATEGI MARKETING CALEG UNTUK MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DALAM PEMILU 2009

Pemilu anggota legislatip tinggal 89 hari, para kandididat yang sudah dinyatakan dalam daftar calon tetap harus segera dan segera bertindak untuk mempromosikan dirinya, programnya dan mempopulerkan wajahnya kepada calon pemilih. Memanfaatkan waktu yang tinggal kurang dari tiga bulan ini manejadi seni tersendiri dalam mempengaruri pemilih.
Disini, saya coba untuk memberikan panduan strategi mengadopsi strategi kemengan Barack Obama seperti yang pernah diulas oleh Sdr. Olla Chas dalam Majalah SWA on line tanggal 04 desember 2008. ” Dunia menyambut gembira kemenangan Barack Obama sebagai presiden ke-44 Amerika Serikat (AS) pada 4 November 2008. Yang terbukti berperan besar dalam keberhasilan Obama adalah strategi marketing komunikasi kampanyenya yang ”menggigit”, inspiratif, inovatif, dan berkesinambungan. Begitu sukses taktik Obama itu, sehingga The Advertising Age dan American Marketing Association menobatkannya sebagai “Marketer of the Year” beberapa minggu sebelum hari pemilihan umum dilaksanakan.”

Strategi Barack Obama seperti yang diulas oleh Olla Chas dapat diterapkan untuk para Caleg dalam menghadapi Pemilu 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Pemilihan Pesan dan Audiens yang Tepat Sasaran
Caleg harus mampu memilih tema yang tepat dalam kampanyenya, beberapa persoalan dalam masyarakat seperti masalah ekonomi, pendidikan, pengawasan pemerintahan yang bersih dan banyak lagi tema lainnya harus dapat dipilih secara tepat. Caleg dapat menyampaikan berbagai tema untuk sasaran audiens yang berbeda-beda, misalnya tema ekonomi dan keuangan daerah disampaikan kepada kalangan pengusaha atau para akademisi dan sebaliknnya tema-tema ringan yang terkait dengan kesejahteraan keluarga dapat disampaikan ke kelompok warga, ibu-ibu PKK dll. Intinya adalah pilihan tema yang tepat dan disampaikan kepada sasaran audiens yang tepat sesuai dengan tema tersebut, jangan membuat tema-tema yang berat seperti stabilitas Ekonomi dan politik disampaikan kepada asosiasi tukang becak.
Tema pesan harus selalu up to date yang terkait dengan tema-tema yang dihadapi oleh masyarakat setiap hari, akan tetapi tema-tema yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sepertinya langi ngetren, akan tetapi kemaslah tema tersebut dan disampaikan dengan bahasa yang berbeda-beda untuk sigmen audiens yang berbeda pula.

2. Konsisten Melakukan Branding
Branding perlu diciptakan dan kemudian secara terus menerus dibangun, cara-cara yang kreatip melalui kegiatan-kegiatan yang spesifik yang dapat membentuk ciri kas caleg ataupun pemilihan slogan-slogan menarik sangat diperlukan. Setelah model atau slogan dipilih sampaikan secara rutin dan konsisten kepada masyarakat.

3. Inspiratif
Gaya Obama yang Inspiratif seperti cara bicara yang karismatik, tenang, dengan tutur kata dan intonasi suara yang teratur dan baik serta sikapnya yang selalu memperlihatkan penghargaan dan atensi penuh kepada audiensnya telah sukses membentuk dan membangun citra Obama yang credible, inspiring, dan presidensial di mata publik. Obama terlihat tegas, tanggap, dan cerdas dalam semua debat kepresidenan ataupun dalam menjawab berbagai concerns dari publik dan media. Kesemuanya itu merupakan salah satu keberhasilan Obama dalam pemilihan Presiden AS. Para Caleg dapat meniru gaya obama tersebut, akan tetapi perlu diingat bahwa sikap tersebut tidak mudah untuk ditiru kalau memang tidak berasal dari karakter caleg itu sendiri. Akan tetapi para Caleg dapat menampilkan sikap lain yang mampu memberikan inspiratip kepada calon pemilih.

4. Optimalisasi Internet, Social Media, dan Teknologi sebagai Jalur komunikasi
Saat ini dapat dikatakan bahwa media internet merupakan media publikasi yang sangat murah, para caleg dapat memanfaatkan teknologi internet untuk sarana publikasi, sebaiknya buatlah halaman WEB/Blog dengan contents yang menarik, tidak harus berisi dengan program-program caleg, akan tetapi dapat diisi dengan tulisan-2 yang menarik seperti tulisan tentang masalah software, masalah lowongan pekerjaan, atau WEB yang berisi tentang hiburan atau melalui forum Frenster atau facebook dll. Selain teknologi Internet publikasi melalui Poster dan spanduk perlu dilakukan selain media elektronik. Akan tetapi untuk saat ini media pertemuan-pertemuan langsung dengan calon pemilih dalam forum-2 ditingkat RT/RW, PKK, Posyandu, DasaWisma masih sangat efektive selain sangat murah, satu lagi sarana promosi yang sangat efektive adalah memanfaatkan vasilitas SMS akan tetapi sarana ini membutuhkan biaya yang sangat banyak.

5. Pemanfaatan Media yang Strategis
Obama sukses membelanjakan dananya untuk iklan prime time ke 4 stasiun televisi terkenal selama 30 menit secara terus menerus 6 hari menjelang pemilihan dan sempat menjadi pembicaraan di dunia terkait besarnya belanja iklan tersebut. Untuk para Caleg tidak perlu meniru gaya obama tersebut karena jelas akan menguras kocek yang sangat besar.
Media pertemuan dengan calon pemilih saat ini masih sangat cocok untuk ajang promosi Pemilu 2009, beberapa kegiatan dapat dipilih seperti, melakukan jalan sehat rutin setiap minggu dari kampung, ke kampung, pertemuan dengan RT, Pengajian rutin, datang ke kegiatan rutin PKK, Dasa Wisma, atau bakti sosial atau masuk pada komunitas-komunitas tertentu seperti komunitas Senam / fitnes, komunitas pecinta sepeda santai, komunitas pecinta alam dll.

Demikianlan strategi pemasaran untuk para Caleng mengikuti faktor-faktor strategi Barack Obama menurut analisa Olla Chas yang pernah diterbitkan dalam majalah SWA. Mudah-mudahan strategi tersebut dapat bermanfaat untuk para Caleg dalam memperkenalkan diri kepada calon pemilih.

FILOSOFI AUDIT

2009-01-07T12:33:00.006+07:00

download versi PDF

Oleh : Yusuf Sofyan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Arens & Leobbecke ; 1998) sedangkan menurut R.K Mautz,Husain A sharaf ;1993 mendefinisikan auditing sebagai rangkaian praktek dan prosedur, metode dan teknik, suatu cara yang hanya sedikit butuh penjelasan, diskripsi, rekonsiliasi dan argumen yang biasanya menggumpal sebagai teori. Selanjutnya Mulyadi & Kanaka Puradiredja (1998) mendifinisikan auditing adalah proses sistematis untuk mempelajari dan mengevaluasi bukti secara objektip mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Pembicaraan mengenai auditing selalu dikaitkan dengan keberadaan profesi Akuntan Publik, yang dikenal oleh masyarakat sebagai penyedia jasa audit laporan keuangan kepada pemakai informasi keuangan. Para praktisi dan pendidik terkadang timbul suatu pertanyaan teori apakan sebenarnya yang melatar belakangi auditing. Literatur-literatur yang terkait dengan auditing lebih banyak didominasi oleh pembicaraan yang terkait dengan praktek dan teknik audit. Dan sedikit sekali literatur profesional yang mengulas mengenai teori auditing.

Beberapa masalah-masalah dalam auditing sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan dan tidak kunjung terpecahkan, misalnya apakah tes dan pengambilan sampel yang biasa dipakai auditor kurang dalam menjustifikasi opininya ?, masalah independensi auditor dan kepentingan auditor terhadap audit fee. Tidak hanya layanan auditor saja yang menjadi perdebatan akan tetapi juga menyangkut tanggung jawab kinerja dan fungsi historisnya. Bagaimana kedudukan auditor mengenai kewajiban untuk mengungkapkan pelanggaran hukum oleh klien, terlebih lagi peranan auditor dalam pelanggaran hukum klien yang sampai saat ini masih diperdebatkan.

Pembicaraan mengenai teori auditing sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah auditing itu sendiri. Auditing pada awalnya dikembangkan sebagai sebuah prosedur dengan pengecekan yang detail sehingga kelihatannya teori tidak diinginkan dan diperlukan, Para auditor jaman dahulu hanya terdorong untuk menginfestigasi kecocokan hal-hal yang diinfestigasi dengan model atau standar, hal ini tidak beda jauh dengan kondisi pada saat ini. Akan tetapi apakah hal demikian benar ?

“ Kami berpendapat bahwa ada teori auditing, yang terdiri dari sejumlah asumsi dasar dan suatu kerangka dari ide-ide yang terintegrasi, pemahaman yang akan banyak membantu secara langsung dalam pengembangan dan praktek seni auditing. Lebih jauh lagi kami percaya,yang akan kami usahakan untuk mendukung kepercayaan kami ini dibagian-bagian berikut, bahwa pemahaman mengenai teori auditing dapat membawa kita ke solusi yang paling masuk akal dari masalah-masalah yang paling tidak menyenangkan yang dihadapi oleh auditing saat ini” (Mautz, R. K., and Hussein A. Sharaf ; 1961)

Selama bertahun-tahun auditing sibuk menyiapkan kelahirannya dan diterima jika selama bertahun-tahun itu hanya sedikit waktu untuk introspeksi, namun ketika suatu teori menjadi semakin matang maka waktu instrospeksi yang dibutuhkan semakin berkurang. Sungguh ada sesuatu yang tidak layak mengenai profesi dengan tidak ada dukungan yangterlihat dalam bentuk struktur teori yang komprehensip dan terintegrasi, maka diperlukan Filosofi Auditing.

file lengkap (pdf) download disini

AUDITING & PERANANNYA DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2008-12-30T10:33:00.005+07:00

Oleh : Yusuf sofyan

Tulisan ini untuk memenuhi beberapa teman calon Anggota Legislatip (CALEG) untuk memberikan wawasan / pembekalan terkait dengan pemahaman masalah audit.

Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang independen dan kompeten untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Auditing meliputi :

1. Proses yang sistematis

2. Pengukuran dengan kriteria yang jelas
3. Memperoleh, menganalisis dan mengevaluasi bukti
4. Mengkomunikasikan dan mengkonfirmasikan hasil
5. Dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen

Beberapa jenis audit yang berkembang dewasa ini antara lain :
1. Financial Audit (Audit Keuangan)

 General Audit, adalah audit keuangan yang bersifat general dengan tujuan untuk menilai kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan meliputi : Kepatuhan terhadap Standar akuntansi yang berterima umum (SAK); Laporan keunagn disajikan secara konsisten; tidak ada salah saji material.

 Special Audit, adalah jenis audit keuangan dengan ruang lingkup yang sangat sempit (khusus), tujuan dari audit ini adalah untuk menilai kebenaran nilai yang disajikan dalam laporan keuangan dan lebih mengarah kepada penilaian terhadap kemungkinan adanya penyelewengan(manipulasi).
2. Management Audit (audit manajemen)
Adalah pemeriksaan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan manajemen, yang meliputi semua aspek manajemen mulai dari perencanaan, kegiatan operasional, pengawasan dan pelaporan.
3. Compliance Audit (audit Kepatuhan)
Adalah jenis audit yang melakukan penilaian terhadap pelaksanaan (implementasi) dari suatu aturan / kebijakan sebagai tolak ukurnya. Tujuan dari audit ini adalah apakah Auditie (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi
Beberapa jenis audit yang berkembang di daerah :
1. Audit Kebijakan
2. Audit Lingkungan
3. Audit mutu pelayanan
4. Audit Forensik (Investigasi) / Audit KKN
5. Audit Operasional PAD / Proyek

Perbedaan Auditing dengan Akuntansi
Banyak orang yang berpandangan bahwa auditing itu adalah salah satu ilmu akuntansi, hal ini sangat wajar mengingat asal mulanya auditinr sangat terkait dengan data-data keuangan.
Akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran data-data kejadian akonomi dalam bentuk teratur dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
Dari definisi akuntansi dan auditing diatas, sebetulnya ada satu perbedaan yang sangat prinsip antara auditing dan akuntansi. Akuntansi lebih menekankan pada proses pencatatan sedangkan auditing berfokus pada proses penelusuran. Dalam audit keuangan (Financial audit) kegiatan penelusuran ditujukan pada pencarian bahan pembuktian keuangan sesuai dengan laporan keuangan, karena obyek audit adalah data-data akuntansi, maka auditor dituntut untuk memahami kaedah prinsip akuntansi. Auditing bukanlah cabang dari ilmu akuntansi, akan tetapi merupakan cabang ilmu yang bebas, yang mendasarkan pada hasil kegiatan akuntansi atau hasil kegiatan lainnya.

Pemeriksaan ditinjau dari sudut Profesi Akuntan Publik :
Ditinjau dari sudut profesi Akuntan Publik, pemeriksaan akuntan adalah pemeriksaan secara objektip terhadap terhadap laporan keuangan suatu perusahaan / organisasi dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dan hasil usaha serta cash flow perusahaan / organisasi.
Hasil audit oleh profesi akuntan publik dituangkan dalam bentuk “Laporan Auditor Independen”. Laporan akuntan merupakan media yang dipakai oleh Akuntan Publik dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut akuntan menyatakan penilaiannya atas kewajaran penyajian laporan keuangan oleh perusahaan/organisasi.
Posisi dan peran profesi Akuntan Publik sangat penting dan strategis, oleh karena itu akuntan publik dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, objektip dan independen. Untuk mengendalikan mutu Akuntan publik dalam rangka pemeriksaannya harus mengacu pada suatu standar pemeriksaan, yang di Indonesia disebut dengan “Standar Profesional Akuntan Publik” (SPAP).

Proses Audit
Audit dilakukan secara sistematis dengan tahapan yang terstruktur. Setiap tahapan audit selalu menghasilkan data maupun hasil dalam bentuk analisis untuk diproses dalam tahapan berikutnya. Dengan tahapan seperti ini dan ditunjang dengan ukuran yang jelas dan tepat, maka akan menghasilkan suatu laporan yang baik yaitu laporan yang objektip, seimbang dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Secara umum rangkaian proses audit dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Peran Masyarakat dan DPRD dalam Pengawasan
Di institusi pemerintahan daerah pengawasan melalui Audit telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pengawasan fungsional dari pemerintah telah banyak dilakukan seperti BAWASDA, BPKP, BPK-RI dan melalui Satuan Pengawas Internal untuk masing-masing Perusahaan Daerah (BUMD). Akan tetapi pengelolaan daerah yang sangat komplek sepertinya tidak cukup hanya dilakukan pengawasannya melalui pengawasan fungsional saja, banyak aktivitas eksekutip yang luput dari pengawasan tersebut seperti proses munculnya peraturan daerah, proses tukar guling, proses kebijakan pembangunan plus perilaku aparat pemerintah dalam membelanjakan dananya secara serampangan. Disinilah dibutuhkan peranan masyarakat dan DPRD dalam pengawasan disemua sektor dalam Pemerintahan Daerah.
Peranan Masyarakat dan DPRD dapat diwujudkan dengan bersikap kritis dan analitis dalam mensikapi semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
DPRD melalui kewenangannya dapat melakukan audit terhadap kebijakan-kebijakan dan laporan pemerintah daerah, untuk itu pengetahuan dan teknik audit sangat dibutuhkan, akan tetapi secara kelembagaan DPRD bukanlah lembaga Audit dan para anggotanya juga tidak dididik secara khusus untuk melakukan audit, tuntutan peranan DPRD dalam pengawasan dapat dilakukan melalui kemampuan para anggota DPRD dalam mendeteksi adanya ketidakberesan atau adanya upaya penyelewengan maupun tidakan ceroboh oleh pemerintah daerah yang berdampak pada kerugian rakyat. Melelui deteksi dini yang baik maka upaya-upaya penyelewengan dapat dicegah. Setelah itu DPRD dapat menindaklanjuti temuan awal tersebut dengan memberikan penugasan kepada lembaga audit yang lebih profesional, supaya indikasi tersebut dapat dibuktikan dan mendapatkan pembuktian yang cukup sebagai dasar proses hukum selanjutnya.

Kegiatan-kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh anggota DPRD terhadap Pemerintah Daerah meliputi :
1. Kegiatan SIDAK (Inspeksi Mendadak) di proyek-proyek yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pelajari dulu spesifikasi proyek (proposal yang telah disetujui) kemudian tinjau ke lapangan. Semua kegiatan SIDAK (temuan-temuan dan kegiatan dilapangan) harus dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Anggota DPRD (penyidak) dan pimpinan proyek sebagai bukti otentik.
2. Kegiatan Analitical Test terhadap laporan keuangan yang diajukan oleh Pemerintah daerah sebagai laporan pertanggung jawaban. Meliputi laporan realisasi APBD maupun laporan keuangan proyek tertentu.
3. Bertindak sebagai Satuan Pengawas Internal bagi Pemerintah Daerah.
4. Compliance Audit atas kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan dan perundang-undangan baik untuk Pemerintah daerah maupun BUMD.

Pada dasarnya beberapa jenis audit dapat dilakukan oleh DPRD, akan tetapi khusus untuk Audit Financial yang membutuhkan Opini Akuntan sebagai dasar penilaian atas kewajaran Laporan Keuangan hanya dapat dilakukan oleh BPKP (auditor Pemerintah) dan Akuntan Publik

Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan dikeluarkannya SKAD maka sistem pencatatan keuangan daerah telah berubah dari sistem pembukuan single entry kedalam sistem pembukuan Double entry. SAKD meberlakukan kekayaan dan pengelolaan keuangan daerah dicatat dan dibukukan seperti sistem keuangan komersial (Perusahaan) dan mensyaratkan pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan pada setiap periode. Dengan disusunnya Laporan keuangan berarti masyarakat akan lebih mudah menilai kekayaan daerahnya, mengetahui posisi keuangan daerah dan yang lebih penting adalah kinerja pemerintah daerah dari aspek financial dapat dinilai lebih objektip.
Dengan keluarnya SAKD berarti pengawasan fungsional yang selama ini dijalankan dapat dilengkapi dengan pengawasan lain yaitu melalui Audit Financial dan Audit Manajement.

PROSPEK BISNIS : TOILET UMUM

2008-12-26T19:56:00.003+07:00

Banyak bisnis-bisnis yang kata orang “Keren” dan prospek, seperti bisnis Rumah Makan, Bisnis Supermarket, Bisnis Butik, Karaoke dan lain-2. akan tetapi terkadang orang luput dari perhatian bahwa sekarang ini dengan semakin banyaknya pusat keramaian dan hampir 75% orang hidup diluar rumah selalu membutuhkan apa yang dinamakan Toilet. Kebutuhan Toilet atau orang jawa bilang “WC” sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan. Bisnis Toilet Umum inilah yang saya sebut sebagai Prospek Bisnis di tahun 2009. meskipun toileh identik dengan bau yang tidak sedap, akan tetapi bisnisnya berbau wangi, alias cepat mendatangkan rupiah.

Untuk memulai bisnis ini, kita dapat memulainya dengan mendatangi dinas-dinas terkait seperti Dinas pasar, dinas pariwisata, dinas perhubungan atau dinas Pekerjaan umum untuk diajak kerjasama dalam pengelolaan toilet umum. Pusat-pusat keramaian dan pelayanan masyarakat seperti Terminal, pasar, stasiun, tempat wisata dll adalah lokasi dimana toilet umum biasanya berada.

Keberhasilan toilet umum terletak pada fasilitas toilet yang bersih, sehat dan nyaman. Untuk itu manajemen pengelolaan toilet umum perlu diperhatikan khususnya dalam memberikan tersedianya toilet umum yang dibutuhkan tadi. Tidak jarang kita temui toilet umum yang jorok, bau tidak sedap, air tidak mangalir dll.

Tidak usah khawatir akan bangkrut karena investasi tidak kembali, saya dapat menjamin bahwa bisnis pengelolaan Toilet Umum ini sangat prospek dan mengutungkan selama kita bisa memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pengguna toilet.

Dari sisi konsumen dapat dipastikan 30% orang yang berpergian selalu memanfaatkan fasilitas toilet, selama tersedia fasilitas toilet yang memadai, pasti orang akan tidak menunda hasrat ingin kebelakan.

Coba kita hitung, jika dalam sehari terdapat 500 pengunjung dengan rata-2 membayar 1000 Rupiah, berarti kita sudah mendapatkan pemasukan sebesar 500.000 rupiah. Setelah dipotong bagi hasil 30% dan cadangan biaya operasional harian maka kita dapat mengantongi bersih sebesar 200.000 rupiah. Dikalikan 30 hari jadi pendapatan bersih 6 jutaan perbulan. Itu itung-itungan kotor lho ya…..?

Tentunya kalau emang benar-benar mau bisnis betulan ya harus diitung dulu, atau buat Studi Kelayakan gilah lah….. dihitung trafic pengunjung, diitung investasi yang dibutuhkan, diitung biaya operasional, diitung sistem bagi hasilnya….. trus diitung juga biaya-2 untuk mendapatkan lahannya… he..he..he… tapi jangan kolusi dengan pejabat, itu namanya korupsi. Nego dengan cara yang profesional dan bersih….. biar usahanya BAROKAH… Amin.. dan selamat mencoba.

BUSH SHOES GAME

2008-12-18T17:10:00.004+07:00

Lempar Sepuasmu ,,,,,, !

RAZIA, GERUDAK-GERUDUK Cari Muka ….. ?

2008-12-17T14:10:00.000+07:00

Disaat saya sedang merebahkan diri, karena beberapa hari tugas keluar kota tanganpun dengan refleknya menyambar remot TV yang ada diatas meja, wah sudah lama rasanya aku nggak nonton berita TV sampai-sampai bensin turun aja aku nggak tau…. Dasar.. ketinggalan berita. Malam itu chanel TV aku pindah kesana kemari dan merasa tidak ada acara yang aku sukai, tiba-tiba sampailah pada berita malam SCTV dan rasa ketertarikanku muncul tatkala mendengarkan berita terjadinya Razia Mamin (makanan-minuman) di beberapa supermarket dan toko-2 oleh dinas perdagangan dan perindustrian di Tuban, dari berita pun aku dapat mengikuti bahwa dibeberapa daerah di Indonesia dinas terkait juga melakukan hal yang sama.

Rasanya nggak ada yang aneh dari berita itu dan bisa ditebak dalam rasia yang diikuti oleh para pejabat dinas dan bawahannya didampingi oleh beberapa Polisi Pamong Praja (yang jumlahnya puluhan orang) menemukan makanan dan minuman yang kadaluarsa, tidak berlabel, makanan jamuran dll makanan yang seharusnya tidak boleh diperdagangkan. Akan tetapi dalam pikiranku bertanya-tanya, kenapa razia semacam itu selalu dilakukan pas menjelang perayaan-2 keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal & Tahun baru ….. ?

Inilah yang aku sebut sebagai Razia Gerudak-geruduk, razia cari muka, padalah kalau memang dinas terkait konsen terhadap pengawasan Makanan-Minuman dan benar-2 melindungi kepentingan masyarakan, mestinya upaya-2 pencegahan dapat dilakukan secara turus menerus dan sistematis. Sistem pengawasan MAMIN perlu dirumuskan dengan baik, sehingga jangan sampai seperti kambing kebakaran jenggot begitu ada keracunan masal anak SD baru mereka bergerak, atau hanya cari muka karena akan datang acara-2 hari raya Idul Fitri atau Natal dimana banyak orang belanja untuk keperluan parcel dll………

Permasalahan barang-2 tidak berlabel dan tidak terdaftar di Dinas Kesehatan (Dinkes) adalah masalah klasik dan wajar dalam sebuah negara yang sedang berkembang, justru inilah dibutuhkan peranan dinas terkait untuk mengatasi masalah tersebut. Pembinaan-2 dan kemudahan perijinan serta pemantauan secara sistematis perlu dilakukan, tidak hanya Gerudak – geruduk pas menjelang hari-2 tertentu, akan tetapi dilakukan secara rutin dan terprogram.

Akan tetapi terlepas dari itu semua, razia yang telah berjalan selama ini cukup untuk memberikan terapi kejut bagi para pedagang-2 yang bandel………. Semoga.

Pengenalan Customer Relationship Management (CRM)

2008-12-14T13:53:00.000+07:00

Oleh : Aloysius Heru Danardatu

Abstrak:
Customer Relationship Management (CRM) adalah salah satu bentuk aplikasi Teknologi Informasi (TI) di departemen penjualan atau marketing suatu perusahaan. Tetapi ide atau nafas dari CRM sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah pelayanan, contoh nyatanya bisa ditanyakan ke penjaga warung dekat rumah yang mampu menjaga pelanggannya selama bertahun-tahun.
Artikel pertama dari penulis akan mencoba memaparkan apa itu CRM, sejarah CRM, apa yang ada di pasaran, implementasi CRM dan apa keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi.
Keywords: customer, management, software, sales, marketing, relationship, knowledge sharing

Untuk mendapatkan file lengkap Download disini ........

PENGANTAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

2008-12-10T21:25:00.000+07:00

Sistem adalah suatu kerangka yang terstruktur dan sistematis yang terdiri dari sub-sub sistem / bagian sistem yang antara satu dengan yang lainnya saling terintegrasi bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Sistem Informasi adalah kombinasi antara prosedur keja, informasi, orang, dan teknologi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) adalah bagian dari system informasi, dimana secara khusus ditujukan pada kebutuhan manajemen terhadap informasi keuangan, SDM, pelanggan (Customers), pemasok (supplier) dan informasi-informasi lain yang terkait dengan kegiatan bisnis untuk pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Kualitas pengambilan keputusan Manajemen sangatlah dipengaruhi oleh kualitas pasokan informasi.

Download disini untuk mendapatkan file utuh Pengantar SIM

WIRAKOPERASIAN : MENINGKATKAN KEMANDIRIAN KOPERASI DLM. RANGKA MEMBANGUN EKONOMI NASIONAL YANG LEBIH TANGGUH

2008-12-10T15:17:00.001+07:00

Oleh : Yusuf Sofyan

PENDAHULUAN

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya.

Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Koperasi.

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asosiasi orang-orang. Artinya, Koperasi adalah organisasi yang terdiri dari orang-orang yang terdiri dari orang-orang yang merasa senasib dan sepenanggungan, serta memiliki kepentingan ekonomi dan tujuan yang sama.

2. Usaha bersama. Artinya, Koperasi adalah badan usaha yang tunduk pada kaidah-kaidah ekonomi yang berlaku, seperti adanya modal sendiri, menanggung resiko, penyedia agunan, dan lain-lain.

3. Manfaat yang lebih besar. Artinya, Koperasi didirikan untuk menekan biaya, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota menjadi lebih besar.

4. Biaya yang lebih rendah. Dalam menetapkan harga, Koperasi menerapkan aturan, harga sesuai dengan biaya yang sesungguhnya, ditambah komponen lain bila dianggap perlu, seperti untuk kepentingan investasi.

Menurut

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sebagai gerakan ekonomi rakyat, maka koperasi haruslah berorentasi pada kepentingan rakyat, artinya dalam setiap kegiatan dan usaha koperasi harus selalu mengedepankan keberpihakan kepada rakyat dan koperasi harus dapat berfungsi sebagai benteng dari kekuatan ekonomi global yang cenderung untuk mematikan usaha kecil dan menengah. Untuk dapat bersaing dalam ekonomi global, maka koperasi harus tumbuh dengan kuat dan dikelola dengan manajemen yang profesional. Kerjasama dalam pengelolaan usaha, pemikiran dan kumpulan modal anggota adalah roh dari kekuatan koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha

koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh anggota, di tegaskan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992. Batasan koperasi dalam perundangan ini memiliki makna yang lebih tegas dan jelas dibanding batasan lama, dalam Undang-undang No.12 tahun 1967, yang memungkinkan terciptanya pemikiran ganda tentang koperasi. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengakomodasi perubahan tataran instrumental seperti dengan diaturnya “Pengelola” atau manajer dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi

Koperasi seperti badan usaha lainnya memiliki keleluasaan gerak dalam menjalankan usaha selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan dan idielogi normatif yang ada. Usaha merupakan proses rasional yang akhirnya bermuara pada penciptaan keuntungan (profit), akumulasi keuntungan tersebut digunakan untuk melayani kebutuhana anggota.

Pembahasan di atas menunjukkan koperasi dapat dilihat sebagai unit usaha (dimensi mikro) dan sistem ekonomi Nasional (dimensi makro). Dalam dimensi mikro, koperasi memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Dalam dimensi makro, koperasi adalah faham atau idielogi yang harus menjadi panutan bagi pelaku ekonomi nasional. Pemahaman tentang kedua hal itu dapat menghindarkan diri dari pemikiran yang keliru terhadap konsep “Koperasi sebagai soko guru ekonomi”. Dimensi mikro mengandung konsekuensi, koperasi sebagai organisasi ekonomi yang memiliki keharusan menangani usaha berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Hanya dengan itu koperasi tetap hidup dan mampu mengembangkan diri melalui akumulasi kekayaan (asets) sebagai prasyarat untuk memberikan pelayanan lebih baik bagi anggota. Khususnya dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang persediannya terbatas. Dalam konteks ini koperasi memiliki berbagai kesamaan dengan badan usaha lainnya. Selaras dengan tujuan koperasi, maka prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mewujudkan produktivitas yang tinggi harus dipadukan dengan optimasi pelayanan kepada usaha dan kesejahteraan anggota.

Koperasi sebagai badan usaha, menjadikannya bebas untuk melakukan dan menjalankan semua bentuk usaha dalam rangka memperoleh profit, selama kegiatan koperasi tersebut sesuai dengan kaidah dan batasan-batasan badan hukum koperasi seperti yang telah diatur dalam UU. Mengkaji koperasi sebagai badan usaha dan organisasi swadaya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang posisi manusia dalam konstelasi sistem koperasi. Koperasi menempatkan faktor “manusia” sebagai elemen penting dalam sistem keorganisasian. Manusia anggota merupakan sentral pengembangan yang berposisi penting dalam proses peningkatan kesejahteraan, akan tetapi justru faktor manusialah yang akan dapat memunculkan kelemahan koperasi manakala pengaturan akan hak dan kewajiban serta dimokrasi dalam koperasi tidak dapat dijalankan. Perlu kedewasaan dan bertindak dan berfikir manakala kita berada dalam komunitas yang sangat besar dengan beragam pola pandang dan tujuan. Untuk itu salah satu kunci keberhasilan koperasi adalah manakala semua anggota yang dapat menghargai pendapat orang lain dan kemudian menyelaraskan visi dan misi bersama .

Manajemen Koperasi

Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi yang ada pada anggota sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumberdaya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreasi (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh.

Manajemen koperasi memiliki tugas membangkitkan potensi dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berpikir selangkah lebih maju dalam memberi manfaat dibanding pesaing hanya dengan itu anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

Rumusan manfaat bagi setiap orang akan berbeda hal itu tergantung kepada pandangan hidup terhadap nilai manfaat itu sen-diri. Motif berkoperasi bagi sementara orang adalah untuk memperoleh nilai tambah ekonomis seperti, me-ningkatnya penghasilan atau menambah kekayaan (aset) usaha. Tetapi bagi sebagian orang menjadi anggota koperasi bukan karena adanya dorongan materi atau alasan finansial akan tetapi semata-mata untuk kepuasan batin saja atau alasan ideal lainnya.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan usaha maupun perkembangan koperasi pada umumnya pihak manajemen perlu mengupayakan agar koperasi tetap menjadi alternatif yang menguntungkan, dalam arti lain manajemen koperasi harus mampu mempertahankan manfaat (benefit) koperasi lebih besar dari manfaat yang disediakan oleh non-koperasi. Atau koperasi harus selalu mengembangkan keunggulan kompetitif dan komparatif dalam sistem manajemen yang dikembangkannya.

Perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 terdiri atas :

(a) rapat anggota.

(b) pengurus, dan.

Ketiganya dalam organisasi koperasi memiliki tugas mengembangkan kerjasama sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengelolaan. Untuk menuju ke arah itu diperlukan komitmen unsur-unsur tersebut terhadap sistem kerja yang telah disepakati bersama.

Anggota melalui Rapat anggota merupakan kolektivitas suara anggota yang merupakan pemilik organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ide-ide dan kebijakan dasar dihasilkan dalam forum ini. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, anggaran pendapatan dan belanja, pokok-pokok program dan ketentuan-ketentuan dasar dibuat berdasarkan musyawarah anggota, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pengurus atau manajer dan pengawas. Secara sistimatis Roy (1981,426) menunjuk kekuasaan dan tanggungjawab anggota. Anggota harus betul-betul memahami hak dan kewajibannya. Untuk memperoleh hasil yang baik dalam Rapat anggota tahunan, koperasi harus mempunyai standar minimum kualifikasi anggota. Dalam standar tersebut mengatur tentang pengetahuan / pemahaman minimum yang dimiliki oleh anggota tentang koperasi dan usaha koperasi, dengan demikian anggota akan memberikan nilai tambah melalui pemikiran dan ide-ide yang inofatip dlam mengembangkan koperasi. Pengetahuan yang baik terhadap kegiatan usaha koperasi juga dapat meminimalisasikan terjadinya prasangka-prasangka buruk terhadapa pengelola. Untuk keperluan itulah diperlukan pendidikan dasar bagi calon anggota. Standar minimal kualifikasi tersebut menyangkut pemahaman dan ketertautan diri terhadap isi anggaran dasar dan ang-garan rumah tangga serta ketentuan lain dalam organisasi.

Pengurus adalah orang-orang yang dipercaya oleh rapat anggota untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam menjalankan roda organisa-si dan usaha. Sehubungan dengan hal itu, maka pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah anggota yang disampaikan dalam forum rapat anggota. Pengurus perlu menjabarkan kehendak anggota dalam program kerja yang lebih teknis. Dan strategis. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pengelola.

Pengawas atau badan pemeriksa adalah orang-orang yang diangkat oleh forum rapat anggota untuk mengerjakan tugas pengawasan kepada pengurus. Tiga hal penting yang diawasi dari pengurus oleh pengawas, yakni: (a) keorganisasian; (b) keusahaan; (c) keuangan. Tugas pengawas dalam manajemen koperasi memiliki posisi strategis, mengingat secara tidak langsung, posisi-nya dapat menjadi pengaman dari ketidakjujuran, ketidaktepatan pengelolaan atau ketidakprofesionalan pengurus. Oleh sebab itu menjadi pengawas harus memiliki per-syaratan kemampuan (kompentensi), yaitu: a) kompentensi pribadi; b) kompentensi profesional.

Kemandirian Koperasi

Salah prinsip dalam koperasi adalah adanya sebuah kemandirian usaha, yang artinya koperasi sebagai sebuah badan usaha harus dapat mandiri dalam melakukan pengelolaan semua kegiatannya termasuk dalam mengelola usahanya. Dalam persaingan yang global, pemerintah sudah tidak lagi menganggap Koperasi sebagai seorang anak emas yang terus menerus disusui dan dilindungi, akan tetapi pemerintah sudah mulai mendorong koperasi agar bisa bersaing dengan bentuk badan usaha lainnya, artinya koperasi haruslah dikelola secara baik melalui pengelolaan kegiatan secara efisien dan efektip. Untuk menciptakan efisiensi usaha koperasi harus didukung oleh SDM yang berkualitas dan kompeten. Sudah saatnya koperasi memisahkan antara kepengurusan dengan pengelolaan usaha (manajemen). Seorang manager harus diangkat dan didukung dengan semu perangkat manajemen seperti SOP yang baku dan dinamis. Tanpa dikelola secara profesional dengan menerapkan manajemen modern, maka sangat mustahil koperasi dapat tumbuh dan berkembang bersaing dengan bentuk usaha lainnya. Untuk mewujudkan tujuan koperasi ” mensejahterakan anggota”, maka usaha koperasi harus berhasil, koperasi harus mendapatkan profit yang optimal, hanya dengan meningkatkan profit itulah, maka anggota akan dapat merasakan manfaat dari koperasi.

Tidak terdapat batasan usaha yang dapat dikelola oleh koperasi, selama koperasi mempunyai modal dan kemampuan untuk mengelolanya. Keberhasilan pengelolaan koperasi akan terwujud manakala terdapat kerjasama yang sinegis antara pengurus, pengawas dan anggota, masing-masing unsur sangat memegang peranan yang penting dan saling melengkapi menjadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Form Konfirmasi Hutang & Piutang

2008-12-04T12:19:00.000+07:00

Contoh Form Konfirmasi Hutang & Piutang untuk tugas Praktikum Audit

download disini

RIBA & PERMASALAHANNYA

2008-12-02T09:31:00.000+07:00

“Riba” dari segi istilah bahasa sama dengan “Ziyadah” artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.

Terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan riba. Secara umum Riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya: Setiap penambahan pada hutang baik kwalitas ataupun kwantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah riba yang diharamkan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan dan pengertian kepada umat muslim dan para mahasiswa Akuntansi untuk dapat memahami permasalahan Bunga dan RIBA. khusus untuk mahasiswa Akuntansi semoga pemahaman ini akan lebih mempermudah anda untuk mempelajari konsep Akuntansi Syariah.

File dalam bentuk Presentation yang diambilkan dari materi Pelatihan Keuangan Syariah yang diadakan oleh Bank. Muamalat.

File utuh presentasi : Download disini

solusi tabungan investasi bebas RIBA
http://www.muamalatbank.com

TUGAS ANALISIS & DESAIN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

2008-11-23T12:39:00.000+07:00

Tugas Untuk Mahasiswa Mata Kuliah Analisis & Desain Sistem Informasi Akuntansi.

Tugas saudara adalah mendesain flow Chart SOP Pembelian sesuai dengan narasi Sistem dan Parosedur penjualan sebagai berikut :

Sistem dan Prosedur Pembelian

Prosedur pembelian diawali dari bagian gudang :

1. Kepala Bagian gudang membuat laporan persediaan barang dan mencocokkannya dengan daftar stock minimum. Atas dasar laporan tersebut kepala gudang membuat daftar permintaan pembelian yang disampaikan kepada Manager Toko.

2. Manajer Toko melakukan pengecekan atas daftar permintaan pembelian yang diajukan oleh Kepala Gudang, Pengecekan meliputi tingkat perputaran barang dan harga pokok barang serta beberapa hal lain yang terkait dengan pengadaan barang.

3. Manajer toko akan memberikan otorisasi atas jenis dan jumlah persediaan yang harus dibeli. Lembar otorisasi diberikan kepada bagian pembelian / admin toko untuk dibuatkan PO rangkap 3. Dan diberikan kepada beberapa distributor / agen sebagai dasar penawaran harga.

4. Keputusan pembelian harus didasarkan atas harga penawaran yang lebih rendah, ketersediaan pasokan, ketapatan waktu pengiriman dan syarat pembayaran. Untuk jenis barang yang dipasok dari agen tunggal, maka penetapan harga harus diperbandingkan dengan harga barang sejenis di pasaran.

5. ManagerToko harus dapat memantau harga pasar secara periodik, pemantauan tersebut dibutuhkan sebagai dasar penetapan strategi harga jual dan sebagai dasar untuk negosiasi harga dengan suplier.

6. Form permintaan pembelian bernomor urut cetak dan harus diotorisasi oleh Manager Toko.

INTERPRENEUR

2008-11-22T09:14:00.000+07:00

Juragan Bakso Lulusan ITB
Majalah SWA, Kamis, 18 September 2008
Oleh : Taufik Hidayat

Tak peduli dengan gelar sarjananya ataupun posisi bagus di perusahaan multinasional, ia memilih jadi “tukang bakso”. Bagaimana ia mengembangkan Baso Ino, warung baksonya, hingga memiliki 12 cabang?

Jabatan tinggi dan gaji besar belum tentu memberikan kepuasan bagi seseorang. Setidaknya, bagi Tri Setyo Budiman. Pria kelahiran Sumenep 24 Juli 1961 ini, walaupun sudah menduduki posisi sebagai Manajer Penjualan Nasional William Russel Grace Company (perusahaan multinasional), masih merasa belum bahagia. Gaji sekitar Rp 7 juta/bulan (tahun 1995) belum membuatnya tenang. Ia gelisah. “Saya tidak mau bekerja terbatas oleh waktu,” demikian alasan Budiman waktu itu.

Keinginan untuk mandiri dan tidak mengandalkan gaji bulanan mendorong Budiman muda -- kala itu berusia 32 tahun -- memilih pensiun dini. “Banyak orang yang mengatakan saya keliru keluar dari pekerjaan yang sudah enak,” katanya mengenang. Namun, keputusannya sudah bulat. ”Saya tidak ingin terlalu lama bekerja di perusahaan. Bagi saya, sudah cukup untuk belajar.“

Tahun 1997 Budiman memutuskan pindah kuadran. Ia mencoba menerapkan berbagai ilmu yang ditimbanya kala menjadi profesional. Pelajaran pertama yang diperolehnya: menjadi wirausaha harus berani membuat keputusan dan menanggung segala risiko. “Pada umumnya,” ujarnya, “para profesional tidak dilatih mengambil keputusan berani.”

Budiman memilih bisnis warung bakso. Alasannya, makanan bakso sangat dekat dengan budaya makan orang Indonesia. Selain itu, bakso juga masih bercitra negatif: kurang higienis. Kelemahan inilah yang ia jadikan kekuatan sekaligus peluang. “Sehingga, penggemar mi dan bakso tidak perlu ragu datang ke warung kami,” kata Budiman sambil menambahkan, warung baksonya mengutamakan kebersihan dan pelayanan.

Dengan modal awal Rp 10 juta, warung pertama didirikan di Jalan Empang Tiga, Kalibata, Jakarta Selatan, dengan ukuran 2,5 x 2,5 m2. Memang tidak luas, tapi Budiman optimistis, warung baksonya yang dinamai Baso Ino -- akronim Indonesia number one -- bakal membesar. Maka, sejak awal ia sudah sadar branding. Harapannya, dengan nama Ino itu, suatu saat gerai baksonya menjadi rujukan pertama para penggemar kuliner.

Budiman menyadari, kesuksesan tidak bisa begitu saja diraih. Semua harus berjalan setahap demi setahap. Ia menikmati proses yang ia anggap sebagai bahan pembelajaran itu. Namun, diakuinya, pengalaman kerja di perusahaan asing memberi sumbangsih besar pada kesuksesannya kini. “Bekerja di perusahaan asing harus membuat yang tadinya tidak bisa menjadi bisa,” ucapnya. Begitu pula dalam membesarkan Baso Ino, ia harus yakin bahwa hal-hal yang tidak bisa dilakukan menjadi bisa.

Kini, ada 12 gerai Baso Ino yang tersebar di Jabodetabek dan Batam. Sebagian besar gerai tersebut milik Budiman sendiri. Hanya lima gerai – antara lain di Cikajang, Tebet dan Mal CBC -- yang merupakan hasil kerja sama dengan investor. Untuk gerai kerja sama ini, Budiman menerapkan pola bagi hasil (keuntungan): 70% dinikmati pemilik modal, sisanya untuk dia.

Dijelaskannya, dari ke-12 gerai bakso itu, ada tiga jenis investasi yang dibedakan dari besarnya, yaitu Rp 400 juta, Rp 800 juta dan Rp 1,2 miliar. Investasi Rp 400 juta terdapat di gerai Baso Ino Cijantung dan Kalibata. Luas bangunannya sekitar 200 m. Investasi Rp 800 juta terdapat di gerai Baso Ino Rest Area Km.19 (tol menuju Bandung). Adapun investasi Rp 1,2 miliar di gerai Baso Ino Tebet, dan gerai lain di pusat kota.

Hingga saat ini, gerai di Rest Area Km.19 paling ramai dan memberi kontribusi terbesar bagi total omset Baso Ino. Setiap bulan rata-rata 15 ribu pengunjung menikmati bakso racikan Budiman. Adapun gerai lain hanya didatangi 6-9 ribu pengunjung/bulan; rata-rata tiap pengunjung membelanjakan Rp 20-25 ribu.

Ketua Umum Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso Indonesia (Papmiso) ini mengakui, selain gerai yang berlokasi di Rest Area Km. 19, gerai-gerai baksonya cenderung tidak ramai. Ini tak lain karena ada stigma Baso Ino sebagai gerai bakso modern yang mahal. Pasalnya, bangunan Baso Ino menampilkan arsitektur modern, menarik dan terlihat bersih. Padahal, harga yang ditawarkan Baso Ino relatif terjangkau. Untuk satu porsi bakso dan mi, harga yang dipatok Rp 11 ribu sampai Rp 15 ribu. “Untuk mengubah image tersebut, sulit,” ucapnya. Karena itulah, ia memilih bergerilya dengan memanfaatkan jaringan pertemanannya.

gSaya selalu mengatakan pada karyawan, pelanggan tidak datang ke sini bukan karena kesalahan pasar. Tapi, ya karena kesalahan internal,” katanya. Kesalahan internal tersebut, misalnya, pelayanan yang kurang bagus, lokasi yang tidak bersih, dan pelayan yang kurang ramah.

Tiga tahun terakhir Baso Ino aktif memasang iklan di berbagai media massa. Namun , menurut Budiman, beriklan tidak lebih efektif dibandingkan promosi dari mulut ke mulut. Karena itu, lewat jaringan pertemanan, ia terus memperkenalkan Baso Ino. Apalagi, ia berprinsip: seorang pengusaha harus memiliki jaringan seluas mungkin. Ia sendiri penah merasakan manfaat luasnya jejaring yang ia miliki. Gerai Baso Ino di Batam merupakan bukti nyata. Gerai ini mulus didirikan karena hubungan dekatnya dengan Walikota Batam saat itu. “Kalau mau maju, kami harus mempunyai jaringan sebanyak-banyaknya.”

Selain itu, jabatannya sebagai Ketua Umum Papmiso memudahkannya menjalin hubungan dengan berbagai kalangan, mulai dari pedagang mi dan bakso kaki lima sampai pejabat daerah. Jaringan pertemanan dengan sesama alumni pelatihan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Ary Ginandjar juga banyak memberikan kontribusi.

Akan tetapi, tak selamanya usaha yang dilakukan Budiman berujung sukses. Ada tiga gerai yang akhirnya terpaksa ditutup. Namun, ia tidak lantas mengambinghitamkan tingkat persaingan sebagai penyebab kegagalan usahanya. Menurutnya, penyebab utama kegagalan itu adalah produk dan pelayanan yang tidak bagus. “Kegagalan kebanyakan datangnya dari lingkungan internal,” ucapnya.

Adapun penyebab tutupnya gerai Baso Ino di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, adalah salah memilih mitra bisnis. Budiman menerangkan, tutupnya gerai lebih karena faktor legal yang tidak tercakup dalam perjanjian kerja sama. “Kami hanya menggunakan rasa percaya tanpa menggunakan aspek legal, akhirnya di tengah jalan berantakan,” katanya tanpa menjelaskan secara rinci kejadiannya.

Penyebab kegagalan lainnya adalah salah memilih lokasi. Ia pernah membuka gerai di rumah sakit karena, “Saya pikir lalu lintas pengunjung yang banyak akan meramaikan pengunjung Baso Ino.” Ternyata, pengunjung rumah sakit tidak berani makan di gerai itu karena percaya bahwa rumah sakit merupakan sumber penyakit.

Faktor eksternal menjadi salah satu penyebab tutupnya gerai Baso Ino di kawasan industri di Cikeas, Bogor. Kenaikan harga bahan bakar minyak tahun 2004 membuat banyak pabrik di kawasan tersebut tutup. Baso Ino, yang sebelumnya ramai pengunjung, pun akhirnya ikut tutup. Ini menyebabkan Budiman rugi hingga Rp 450 juta, karena gerai tersebut baru beroperasi kurang dari setahun.

Berbagai kegagalan itu memberi banyak pelajaran bagi Budiman. Setidaknya, ia menjadi lebih hati-hati dalam mengembangkan usaha. Selain itu, ia pun jadi lebih kreatif dan inovatif. Salah satu terobosannya: menggarap sektor korporasi. Saat ini Departemen Perdagangan serta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercatat sebagai klien Baso Ino. Pesanannya sebanyak 300-400 porsi. Paling tidak, dalam satu semester masing-masing departemen tersebut memesan tiga kali.

Tak berhenti sampai di situ, Budiman membuat berbagai terobosan lain agar gerainya tetap bertahan. Meski merek yang digunakannya adalah Baso Ino, makanan yang ditawarkan tak melulu bakso dan mi, tapi juga masakan tradisional dan oriental. Variasi menu tersebut dilakukan sejak lima tahun lalu. Ini dilakukannya untuk mempercepat pencapaian break even point (BEP). “Dengan investasi menembus angka Rp 1 miliar, kalau hanya menjual bakso, tidak bisa mengejar (BEP),” ungkap lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Kini Budiman tengah mengembangkan usaha bakso yang berbeda dari kelas kaki lima, yaitu Baso Gentong. Ia yakin, Baso Gentong tidak akan menganibal Baso Ino. “Kira-kira ada 10 Baso Gentong yang ingin kami dirikan sampai akhir tahun ini,” ujarnya seraya menyebut beberapa lokasi yang dibidiknya, antara lain Kelapa Gading, Bintaro dan Depok. Langkah ini diambil mengingat potensi kapitalisme yang besar bisa dihasilkan oleh bakso gerobak pinggir jalan. Budiman menuturkan, satu gerobak bakso dan mi yang ramai bisa memperoleh pendapatan Rp 1-1,5 juta/hari.

Menurut Kafi Kurnia, konsultan bisnis dari Inter Brand, bakso merupakan produk yang simpel dan disukai masyarakat. Karena itu, peluang keberhasilan usaha ini tergolong cukup tinggi. “Berbisnis makanan yang sudah familier di lidah orang Indonesia, tingkat rejection-nya rendah,” kata penulis buku Anti Marketing ini.

Pencinta kuliner ini menuturkan, dengan memilih produk yang familier, bisa dibilang satu persoalan mengenai produk sudah selesai. Hal penting selanjutnya yang harus diperhatikan untuk mendulang kesuksesan bisnis adalah pemilihan lokasi yang strategis, kebersihan dan kenyamanan. “Siapa pun itu, dia harus jeli mencari lokasi. Lihat restoran di mal, walaupun rasa makanannya biasa saja, pengunjungnya luber.”

Dalam kasus Baso Ino, menurut Kafi, merek hanya menjadi faktor minoritas yang mendukung kesuksesannya. ”Di situ brand bukanlah sesuatu yang dahsyat karena produknya simpel dan digandrungi,” ujarnya. Kekuatan Baso Ino justru terletak pada sosok Budiman yang berpengalaman dalam dunia profesional. Pengalaman itulah yang sangat membantunya menciptakan sistem operasional gerainya. “Banyak pedagang bakso kaki lima yang tidak mempunyai sistem manajemen operasional. Itulah bedanya Bakso Ino dari lainnya.”

Ke depan, Budiman berencana membuka beberapa gerai lagi. Salah satunya, di Rest Area Km. 10 Tol Cikampek yang rencananya akan dibuka tahun ini. “Sukses-tidaknya sebagai pengusaha harus terlebih dahulu melampaui 10 tahun,” ujarnya.

Yang unik, Budiman tak segan mendorong karyawannya membuka bisnis bakso. Empat mantan karyawannya telah berbisnis bakso sendiri. “Saya mendorong jika ada yang ingin keluar. Jangan takut akan kolaps,” katanya. Ia tak khawatir tersaingi jika karyawannya membuka usaha bakso. Budiman percaya, masing-masing usaha mempunyai karakteristik. Selain itu, gaya manajemen dan operasional yang khas dari setiap gerai sulit begitu saja dijiplak oleh yang lain.

Reportase: Rias Andriati

(swa)

PILKADA JATIM (SERBA-SERBI)

2008-11-16T10:34:00.000+07:00

KAJI KALAH SECARA TRAGIS !

Mungkin Sucipto dan Ahmadi, calom gubernur yang kalah dalam putaran pertama sekarang ini mengucap syukur setidaknya terhibur bahwa mereka telah kalah di putaran I, akan tetapi tidak demikian dengan Pasangan Kofifah & Mujiono, mereka sangat terpukul, stress dan bingung, kenapa kemenangan yang sudah didepan mata sirna dan berbalik dengan kekalahan yang tragis. Berapa sumber dana, tenaga, waktu dan lainnya telah disalurkan dan dipertaruhkan demi mengejar kursi Jawatimur I, dana yang telah disalurkan yang menurut hitungan saya kurang lebih sekitar 100 milyar lebih telah sirna tak berbekas, tidak kurang puluhan Mobil, ratusan sepeda motor, cetak bener raksasa, bener ukurang sedang, puluhan ribu bendera dan spanduk, puluhan ribu kaos, iklan di media cetak dan elehtronik berbulan-bunal, makanannya para tim dan relawan, sumbangan-sumbangan di panti asuhan, pondokpesantren, Bahan bakar, biaya operasional posko, dll tetek bengek pengeluaran tim sejak 5 bulan yang lalu dan tersebar di seluruh Jawa Timur dan para Bos-2 di Jakarta. Kalau pengeluaran-pengeluaran yang besarnya sangat fantastis itu dibarengi dengan kekecewaan dan berakhir dengan Gugatan ke MK WAJARKAH....? tentunya kitan semua setuju bahwa hal tersebut sangatlah tidak wajar, apabila hal tersebut dikaitkan dengan komitmen awal dengan penandatanganan prasasti "SIAP MENANG, SIAP KALAH", akan tetapi biarkah tim Kaji yang tau apakat tindakan tidak LEGOWO tersebut sebuat kewajaran/tidak.

Selanjutnya DAGELAN POLITIK apa yang akan terjadi ? setelah Sukarwa dan Saifullah Yusuf (KARSA) memegang tampuk kekuasaan di Jawa Timur. Tidak kalah dengan KAJI, KARSA pun telah menghabiskan 100 san Milyar uang untuk perang perebutan Gubernur Jawa Timur. yang saya pikirkan adalah dengan apa Sukarwo nantinya akan membayar dan mengembalikan modal yang telah dikeluarkan ? Deal-deal bisnis apa saja dan dengan siapa saja yang telah terjadi. Akan tetapi yang jelas rakyat jawa timurlah yang nantinya membayar biaya politik tersebut. Sebentar lagi Mega proyek dan program-2 yang banyak menyerap dana pastilah segera menyusul, kalau memang demikian apakah KORUPSI sudah antri menanti pasangan tersebut ?........ Mari kita Awasi dan cermati bersama.

Oleh : Yusuf Sofyan - auditor Dana Kampanye

PENGANTAR FLOW CHART (Design System)

2008-11-16T10:12:00.000+07:00

Flowchart adalah suatu alat untuk menggambarkan secara grafik dari langkah-langkah dan urut-urutan sebuah prosedur dari suatu sistem (Sistem Operating Precedure - SOP) Flowchart menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.

Dengan flow chart seorang dapat membaca dan mengikuti alur prosedur yang menjadi pijakan dalam menjalankan kegiatan operasional dalam organisasi/ perusahaan. Bagian-bagian yang terkait dalam organisasi, dokumen-dokumen yang digunakan, otorisasi yang semestinya harus dilakukan dan distribusi dokumen.

Lebih lanjut dapat Download disini : FLOWCHART ; CONTOH FLOWCHAT PENJUALAN

TUGAS PRAKTIKUM AUDIT

2008-10-20T20:47:00.000+07:00

Audit Kas

Sistem Simulasi (kelompok 3 orang)

Pada tanggal 8 Januari 2008 saudara melakukan prosedur cash op name atas dana tunai perusahaan PT. BARYN INDONESIA Perhitungan fisik kas anda lakukan bersama dengan kasir PT. BARYN INDONESIA Ibu Rieke Paraswati pada jam 08.00 pagi sebelum perusahaan menjalankan aktivitas harian (tunjuk salah satu teman saudara yang bertindak sebagai Kasir)

Selanjutnya KLIK DISINI untuk Download file tugas .................

TUGAS ANALISIS SISTEM

2008-10-12T14:24:00.000+07:00

Tugas Untuk Mahasiswa Univ. Widya Gama Malang MK. Analisa Sistem & Perencanaan sistem

Para Mahasiswa UWG yang berbahagia Tugas anda untuk MK. Analis & Perencanaan System Program Reguler B untuk Minggu ke 3 bulan Oktober 2008 adalah :
1. Membuat desain struktur organisasi u/ perusahaan perdagangan (distributor)
2. Membuat Job Discription sesuai SO yang saudara buat.
3. Kerangka Rekening dan Kode Rekening (Chart ot account)
4. Membuat penjelasan jurnal sesuai dengan kerangka rekening yang saudara buat.

tugas dikumpulkan fia e-mail mak. tanggal 19 Oktober 2008

BUDAYA BOLOS KERJA USAI LIBURAN

2008-10-08T12:51:00.000+07:00

Seperti halnya pada masa-masa setelah cuti bersama seperti perayaan Idul Fitri, budaya bolos kerja kerap kali terjadi, dan kejadian seperti ini selalu berulang-ulang setiap tahun. terkadang saya mamaklumi bahwa sebagian dari para pegawai negeri (PNS) tersebut masih terjebak pada kemacetan di jalan raya dalam rangka mudik lebaran, atau mungkin mereka sangat kelelahan karena tenaganya telah terkuras habis untuk kegiatan lebaran termasuk uangnya pun juga habis, sehingga pada saat memasuki hari kerja mereka tidak dapat masuk sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

SIDAK CARI MUKA / FORMALITAS ?

fenomena bolos kerja juga menjadi menarik tatkala para pimpinan Departeman dan pimpinan daerah juga ramai-ramai melakukan SIDAK kepada bawahannya yang mangkir kerja. hampir disetiap daerah selalu ditemui pegawai yang bolos, secara beramai-ramai pula para pimpinan daerah / Depertemen tersebut mengundang wartawan dan dengan bangganya / menunjukkan kegeramannya mengatakan bahwa "Mereka yang bolos kerja setelah cuti pangjang, akan diberikan sanksi." tidak main-main sangsi tegoran, skorsing, pemotongan gaji, bahkan sangsi pemecatan telah disiapkan....... masyaAllah..! terkadang saya heran apakah upaya penegakan disiplin dengan sidak tersebut benar-benar efektif ?

Kita semua tau dan sudah menjadi rahasia umum bahwa para pegawai negeri sipil (PNS) di beberapa daerah kurang mendapatkan pengawasan yang efektive, kita sering mendengar dan bahkan menjumpai adanya para PNS yang setiap harinya bolos kerja berhari-hari, atau ada yang datang-tandatangan- trum pergi memancing atau jalan-jalan ke Mall. akan tetapi perilaku sebagian PNS tersebut tidak pernah mendapatkan perhatian dan tindakan disiplin dari pimpinannya. Tapi kenama setiap habis cuti panjang, mereka berramai-ramai sidak dan hanya ingin mengetahui bawahannya yang mangkir kerja ? atau dengan kata lain, kegiatan tersebut hanyalah untuk CARI MUKA ?

kita semua berharap bahwa sistem pembinaan dan pengendalian kerja di lingkungan instansi Pemerintahan tidak hanya dilakukan setelah cuti bersama, akan tetapi dilakukan secara tersistem dan dijalankan secara konsisten..... Semoga...

PRAKTIKUM AUDIT

2008-09-18T09:55:00.001+07:00

Form Praktikum Audit Universitas Widya Gama Malang

Para Mahasiswa yang saya banggakan, berikut ini form WP & Tes Bukti Transaksi sebagai bahan saudara untuk mengerjakan kasus pemeriksaan kas yang akan saya berikan hari kamis tgl. 25 September 2008. diharap semua mahasiswa telah memiliki kelompok (3 orang) untuk bisa menerapkan simulasi audit kas tersebut.

Beberapa peralatan yang harus tersedia adalah :

1. Uang mainan (Monopoli) satu paket

2. Pencil dan penghapus

3. Spidol warna biru / merah (atau kedua-duanya)

4. Alat hitung (kalkulator)

Form WP harus sudah saudara cetak / print sehingga akan membantu kelancaran praktikum. Untuk memberikan panduan maka saya berikan pula file Audit program untuk dipelajari.

klik tilisan yang bergaris bawah untuk proses download

PEMBERANTASAN KORUPSI & AUDIT DANA PILKADA

2008-09-15T12:26:00.000+07:00

PEMBERANTASAN KORUPSI

Korupsi, merupakan kata yang tidak asing lagi ditelinga kita, bahkan mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa sangat familiar dengan kata tersebut. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat pemerintah atau keluarganya atas imbalan dari jasa / pelayanan yang diberikannya. Kebiasaan ini dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran, kebiasaan koruptif ini lama-lama akan menjadi bibit-bibit koripsi yang nyata di masyarakat. Korupsi sudah mengakar di masyarakat Indonesia dan terjadi disetiap aspek tingkatan kegiatan masyarakat seperti mengurus surat perijinan, memasukkan anak ke sekolah vaforit, sampai pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah dan proses hukum

Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja dalam setiap kehidupan bermasyarakat di Indonesia, pada tahun 2005 menurut data Pacifik Ekonomic and Risk Consultancy, Indonesia menenpati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Apa yang harus kita lakukan untuk memulai menghapus sikap koruptif di masyarakat ? perdidikan sejak dini terkait dengan perilaku korupsi harus segera dilakukan.

Pengertian koripsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara garis besar tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan dalam korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau kelompok :
1. Yang dapat merugikan Keuangan Negara
2. Kegiatan suap menyuap untuk mempengaruhi keputusan
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang & Jasa
7. Gratifikasi

Selain itu masih terdapat tindakan lain yang terkait dengan korupsi antara lain :
1. Merintangi proses pemeriksaan dan penyidikan perkara korupsi
2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dalam proses perkara korupsi
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberukan keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Beberapa upaya dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan korupsi antara lain :
1. Memberikan pendidikan Anti Korupsi sejak dini di sekolah-sekolah dan memberikan informasi-informasi pendidikan Korupsi kepada masyarakat.
Pendidikan Anti Korupsi sangat penting diberikan kepada masyarakat sejak mereka duduk di bangku SD s/d perguruan tinggi, pendidikan Anti Korupsi ini berfungsi sebagai terapi positif tentang tindakan/ kegiatan yang sebenarnya sangat dilarang dan melanggar hukum. Dengan pendidikan secara berkesinambungan akan membentuk watak dan sikap berperilaku bersih dan bebas korupsi, akan tertanam dalam pikiran masyarakat tentang sikap malu berbuat korupsi.
2. Pembentukan lembaga Anti Korupsi yang bebas dan mandiri.
Lembaga Anti Korupsi yang bebas dan Mandiri sangat diharapkan untuk dapat memberantas Korupsi di Indonesia dalam segala bidang, dan bukannya lembaga yang dapat ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain seperti kepentingan politik dan sentimen pribadi / kelompok.
3. Audit Keuangan Daerah dan Audit Anggaran
Audit yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Pemerintah (BPK) atau Kantor Akuntan publik terhadap keuangan daerah serta Audit Anggaran akan dapat dipakai sebagai alat kontrol atas pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Audit anggaran meliputi keseluruhan proses mulai dari penyusunan rencana anggara sampai dengan proses pelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran. Melalui audit anggaran, maka kegiatan – kegiatan yang mempunyai kecenderungan bersifat koruptif dapat dicegah dan terdeteksi.
4. Penyempurnaan atas sistem Pengadaan Barang & Jasa.
Pengadaan atas barang dan jasa telah diatur secara detail dan sistematis melalui Kepres 80 tahun 2003 dalam kepres tersebut telah diatur mengenai masa persiapan pengadaan barang sampai dengan saat penentuan rekanan yang terpilih dalam lelang / penunjukan langsung. Akan tetapi lagi-lagi sikap koriptif melalui serangkaian tindakan manipulasi dan kolusi telah mengalahkan sistem tersebut, pada akhirnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak dapat dikontrol. Perlu adanya suatu terobosan yang cukup berani dalam memperbaiki sistem atau melakukan pengendalian atas sistem tersebut, salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui E-Procurement yaitu sistem pengadaan atas barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik / On Line. Dengan e-procurement maka proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan, efisien dan efektive.
5. Pengendalian Anggaran
Pengendalian anggaran meliputi serangkaian proses mulai identifikasi rencana kegiatan, penentuan tarip, asumsi-asumsi dasar, sistem pengukuran dan pelaksanaan anggaran. Pemberantasan korupsi dapat dimulai dari adanya pengawasan/pengendalian anggaran, anggaran selama ini telah dijadikan sebagai alat korupsi oleh birokrasi, baik dilakukan sendi maupun melalui lembaga legislatip dan swasta. Menurut data dari KPK ada 77 % kasus korupsi yang terkait dengan anggaran. Artinya saat ini sangat tepat apabila anggaran digunakan sebagai pintu utama dalam pencegahan korupsi.

AUDIT PILKADA SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK MENCEGAH KORUPSI

Reformasi demokrasi yang telah dijalankan bangsa Indonesia mengantarkan bangsa masyarakat indonesia pada pemilihan Presiden dan Kepala daerah secara langsung. Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 dan PP No.6 tahun 2006 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan keleluasaan bagi masing-masing Kepala Daeran di tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk mengelola daerahnya baik sumber daya alam dan keuangan daerah dalam kerangka Otonomi daerah. UU 32 juga mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung melalui PILKADA.
Pemilihan Langsung Gubernur, Bupati dan atau Walikota merupakan ajang Penggalangan Dana sekaligus menjadi lahan empuk Sindikasi Korupsi. Untuk Calon yang notabene adalah Penguasa (incumbent), kecenderungannya akan melakukan penggalangan Dana dengan cara sbb:
1. Dengan mengatasnamakan kepentingan Partai, maka seluruh Kader Partai yang kebetulan sedang berkuasa akan merapatkan barisan (sindikasi) baik atas inisiatif sendiri maupun secara kolektif, guna membantu pendanaan dalam rangka pemenangan Calon (incumbent), dimana dalam banyak kasus dananya bersumber (dikorupsi) dari APBN dan atau APBD.
2. Sejak awal berkuasa, Calon (incumbent) telah melakukan praktek-praktek Korupsi guna mengganti dana pinjaman pada waktu pencalonan pertama dan menggalang dana dari Penyedia Jasa (compensative approach) atau berasal dari Investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya dengan cara memanfaatkan kekuasaan yang melekat padanya (abuse of power).
3. Memanfaatkan (using) sumberdaya (fasilitas dan struktur kedinasan) yang ada untuk kepentingan pemenangan Calon (incumbent).

Sedangkan bagi Calon lainnya, akan melakukan penggalangan Dana dengan cara sebagai berikut:
1. Menggalang dana dari Sponsor dengan janji-janji (compensative approach), yang mengakibatkan pada saat berkuasa nantinya akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
2. Menggunakan dana pribadi dengan niatan ketika berkuasa nanti dana tersebut akan diganti yang sumbernya (dikorupsi) tidak lain berasal dari APBN dan atau APBD.
Rata-rata pengeluaran pilkada yang terlaporkan kepada KPUD untuk tingkat Kota/Kabupaten berkisar Rp. 3 milyar rupiah. Pengeluaran tersebut belum termasuk jumlah biaya yang dikeluarkan calon saat pencalonan yang meliputi beberapa biaya rekomendasi DPC dan DPP serta beberapa biaya transport dan pengurusan dokumen lainnya. Rata-rata total pengeluaran seorang calon kepala daerah sekitar Rp. 6 milyar.
Dana sebesar itu tidak dapat dikembalikan dalam masa jabatan Walikota / Bupati, Katakanlah Gaji seorang bupati sebesar rata-rata 7 juta rupiah maka gaji tersebut selama 5 tahun hanya sebesar Rp. 4,2 milyar rupiah. Nilai sebesar itu belum cukup untuk mengembalikan modal saat pencalonan sebagai kepala daerah.
Lalu darimana mereka mendapatkan dana untuk pengembalian modal tersebut ?
Beberapa spekulasi telah berkembang bahwa sumbangan dana kampanye membawa konsekwensi dan komitmen untuk mengembalikannya saat mereka berkuasa, pada saat itulah praktek-praktek korupsi baik langsung-maupun tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja telah terjadi, praktek-praktek yang mungkin dapat terjadi adalah :
1. Pemberian fasilitas bagi Parpol/pengurus parpol atas akses beberapa proyek
2. Memanupulasi tender untuk memenagkan pihak tertentu (pihak swasta yang menyokong dana pilkada)
3. Cenderung memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan pendapatan lain diluar gaji guna mengembalikan hutang-hutangnya saat pencalonan
Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, UU 32 tahun 2004 telah mengatur mengenai audit dana kampanye, sumber dana kampanye dan batasan atas sumbangan dana kampanye telah diberikan sebagai berikut :
No.
Sumber
Batasan
1
Pasangan Calon
Sesuai Kemampuan Calon
2
Parpol/Gabungan Parpol
Sesuai Kemampuan Parpol
3
Perseorangan
Max. Rp. 50.000.000,-
4
Badan Usaha
Max. Rp. 300.000.000,-
Audit dana kampanye dilakukan oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh KPUD, ironisnya tidak semua Kantor Akuntan Publik mempunyai kemampuan untuk melakukan audit dana kampanye, sehingga terkesan dilakukan secara asal-asalan, hal tersebut diperparah dari aturan yang setengah hati. Undang-undang belum memberikan sanksi yang tegas atas temuan-temuan audit dana pilkada, ketidak tegasan sanksi tersebut maka audit dana kampanye seperti Macan Ompong.
Meskipun demikian audit dana kampanye minimal dapat dipakai sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan lembaga terkain diantaranya :
1. Memberikan informasi jumlah dan sumber sumbangan masing-masing calon kepala daerah, sehingga pada saat terpilih masyarakan dapat melakukan kontrol apabila terdapat kolusi yang terkait dengan pengadaan barang dan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan nama-nama penyumbang.
2. Memberikan informasi kepada KPK tentang jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh pasangan calon untuk dikroscekkan dengan laporan kekayaan pejabat dan hubungannya dengan sisa kekayaan saat menjabat sebagai kepala daerah nantinya.
Untuk Pencegahan Dini Korupsi, maka aturan yang ada mengenai Pemilihan Langsung perlu direvisi yang intinya menambah Clausal bahwa para Calon dibiayai oleh Negara, untuk itu penjaringan Calon dilakukan oleh Team Independen. Atau perlu adanya penyederhanaan prosedur khususnya pada kalausul rekomendasi partai yang pada kenyataannya mempunyai kecenderungan mentarjet calon tertentu saat pencalonan.
Kesimpulannya adalah, meskipun seperti macan ompong, Audit dana kampanye masih sangat diperlukan sebagai alat meningkatkan akuntabilitas publik terkait dengan berapa biaya pilkada telah dihabiskan, akan tetapi masih timbul beberapa pertanyaan besar, kalau biaya yang dikeluarkan sangan besar dan tidak sebanding dengan penghasilannya kelak, KANAPA JABATAN WALIKOTA/BUPATI MASIH DIPEREBUTKAN ?

(Penulis adalah Dosen Universitas widya gama Malang & Spv. Auditor pada KAP. Santoso & Rekan Surabaya)

Materi Kuliah SIA 1

2008-05-28T17:23:00.000+07:00

Silahkan klik disini

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

2008-03-31T10:31:00.007+07:00

PENGANTAR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA)
Ringkasan Materi Kuliah

Informasi Keuangan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak khususnya untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan Bisnis.
Selain pihak manajemen informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak luar peusahaan seperti : Calon Investor; Kreditur; Kantor pajak; dan masyarakat umum.

Untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang baik (informative, akurat dan cepat) maka diperlukan system yang mampu mengolah data akuntansi menjadi sebuah laporan keuangan.

Sistem
Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh dan sistematis.
Prosedur
Adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), yang melibatkan beberapa bagian dan orang dalam suatu organisasi. Disusun untuk menjamin keseragaman aktivitas operasional perusahaan.

Sistem Informasi Akuntansi
Adalah suatu kegiatan mengelompokkan, menggolongkan, mencatat dan memproses kegiatan bisnis perusahaan kedalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya.

Data
Data adalah suatu masukan / input dapat berupa signal, gelombang, tulisan, gambar yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi.

Informasi
Adalah data yang telah diolah dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Informasi yang berkualitas adalah sebuah informasi yang disajikan secara relevan, akurat, tepat waku

ELEMEN-ELEMEN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
1. Sistem Akuntansi Pokok
- Klasifikasi Rekening (Neraca – Laba Rugi)
- Buku Besar
- Jurnal
- Bukti Transaksi

2. Sistem Penjualan dan Penerimaan Uang
- Sales Oder, Delivery Order, Billing
- Distribusi penjualan
- Piutang dan pengendalian Piutang
- Penagihan Piutang
- Penerimaan uang

3. Sistem Pembelian & Pengeluaran Uang
- Purchase Order, Laporan Penerimaan Barang
- Penyimpanan Barang
- Hutang
- Pengeluaan Uang

4. Sistem Produkasi dan Biaya Produkasi
- Order Produksi
- Pengendalian Persediaan
- Akuntansi Biaya

5. Sistem Pencatatan Waktu dan Penggajian
- Personalia
- Pencatatan waktu kerja
- Penggajian
- Distribusi gaji dan Upah

INTERNAL CONTROL SYSTEM
Pengendalian Internal merupakan suatu upaya melalui suatu alat-alat dan perangkat yang dikoordinasikan dalam perusahaan untuk menjaga keamanan harta kekayaan perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran penyajian data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjamin ditaatinya kebijakan manajemen.

Pengendalian Intenal terletak pada keseluruhan proses dan kegiatan perusahaan yang melekat pada sistem dan prosedur operasional perusahan (SOP).

UNSUR-UNSUR SPI
1. Lingkungan pengendalian
Meliputi filosofi & gaya operasi manajemen, Kebijakan Manajemen, struktur organisasi yang mendukung pengendalian, adanya komite audit internal

2. Sistem Akuntansi
Meliputi sistem dan prosedur baku akuntansi, sistem colecting data, pengklasifikasian transaksi dalam rekening akuntansi, proses input data, proses data transaksi dan sistem pelaporan.

3. Lingkungan pengendalian
Meliputi tersedianya fasilitas penunjang untuk menciptakan pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan seperti tersedianya alat pemroses data (komputer), networking, alat penyimpanan harta yang memadai, karyawan yang memiliki kompetensi yang cukup. Lingkungan pengendalian juga meliputi adanya sistem evaluasi kerja melalui sistem pelaporan yang baik dan terstruktur dan terjadwal.

HOLDING COMPANY PADA PERUSAHAAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME USAHA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2008-03-18T14:46:00.000+07:00

Oleh : Yusuf Sofyan

I. LATAR BELAKANG
Otonomi Daerah, suatu kata yang sangatlah populer sekarang ini, dua suku kata yang berdampak sangat besar dalam pola kehidupan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah yang telah lama diidamkan oleh daerah seakan menjadikan harapan yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk mulai dapat mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya yang selama masa orde baru telah dikekang melalui aturan dan pengawasan yang tersentral yang justru bagi beberapa daerah tertentu kondisi semacam itu dianggap sebagai pemerasan sumber kekayaan daerah untuk kepentingan pemerintah pusat. Akan tetapi betulkah setiap daerah selalu menyambut hangat datangnya otonomi daerah tersebut ? yang berarti pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri, disatu pihak kemandirian dan kewenangan daerah diberikan sangat besar, akan tetapi dipihak lain sumber pendapatan daerah terbatas. Sebagai Administrator penuh, Tentu saja dibutuhkan kreativitas bagi daerah masing-masing, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan berhasil guna, sesuai dengan sasaran. Kreativitas diperlukan untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam kepentingan melaksanakan prinsip otonimi daerah secara tepat sasaran (Rini Suwandi, Media Indonesia, 8 Mei 2000). Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 seakan menjadi jawaban tentang keinginan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya secara mandiri/otonom.
Pelaksanaan otonomi daerah, membawa konsekwensi baru pada keuangan daerah, pendapatan daerah yang sebelumnya lebih banyak dikirim ke Pemerintah Pusat, kini porsinya lebih banyak masuk ke kas daerah, akan tetapi bagi daerah yang sumber daya minim juga berdampak terhadap pendapatan yang selama ini biaya pembangunannya disubsidi oleh pemerintah pusat. Dampak dari diberlakukannya kedua undang-undang tersebut diatas terhadap pengelolaan pemerintah daerah yaitu bahwa pemerintah daerah harus lebih bersikap profesional dalam pengelolaan daerahnya. Sudah saatnya daerah dikelola seperti sebuah perusahaan yang harus mampu menghidupi kebutuhannya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan yang langsung maupun tidak langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Upaya-upaya untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) harus segera difikirkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah
Perusahaan Daerah, merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah sudah saatnya mulai difikirkan sebagai suatu bagian yang sangat penting dalam menyumbang pendapatan daerah. Perusahaan daerah inilah yang nantinya merupakan salah satu profit center bagi pemerintah daerah dan keberadaannya sebagai jantung bagi penggerak kegiatan di segala sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu pengelolaan Perusahaan Daerah haruslah sangat profesional, dengan memisahkan pengelolaan pemerintah daerah dengan pengelolaan perusahaan daerah agar lebih profesional dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan aparat pemerintah apalagi sebagai bagian dari kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

II. PERMASALAHAN
Dari latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah adalah usaha pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi daerah sebagai konsekwensi diberlakukannya otonomi daerah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah perlu mendapatkan perhatian khusus. Perusahaan daerah yang selama ini dipandang sebelah mata karena tidak mampu menyumbang PAD yang cukup sebetulnya disebabkan kerana kurangnya profesionalisme pengelolaan usaha serta banyaknya campur tangan pihak eksekutif yang penuh dengan kepentingan-kepentingan didalamnya.
Dari pantauan awal, dapat dirinci beberapa kelemahan *) dari sistem pengelolaan Perusahaan Daerah selama ini antara lain :
 Lemahnya bentuk Badan Usaha (PD) yang sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini.
 Tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional, kebanyakan manajemen perusahaan daerah dipegang oleh Pegawai pemerintah, Pensiunan ABRI, yang kemampuannya dalam mengelola perusahaan belum teruji.
 Lemahnya Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi pada kebanyakan perusahaan daerah. Sistem dan etos kerja Perusahaan daerah biasanya mengikuti sistem yang ada di pemerintahan yang secara umum sangat lemah.
 Lemahnya Pengendalian Intern di beberapa perusahaan daerah, akibat dari kelemahan sistem informasi manajemen dan akuntansi diatas.
 Lemahnya permodalan akibat dari lemahnya kemampuan perusahaan daerah dalam penyediaan modal. Beberapa perusahaan daerah justru terlilit hutang luar negeri yang justru menambah beban perusahaan.

III. HOLDING COMPANY SEBAGAI ALTERNATIP DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PERUSAHAAN DAERAH

Untuk memecahkan permasalahan dan meminimalkan kelemahan sistem pengelolaan perusahaan daerah tersebut diatas, maka perlu dicarikan jalan pemecahannya. Salah satu pemecahan masalah tersebut melului pembentukan holding company yang diharapkan akan mampu merubah pola manajemen dan sistem operasional perusahaan daerah sehingga lebih profesional.

1. Pengertian Holding Company
Penggabungan badan usaha adalah usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan ekonomis. Mengadakan penggabungan badan usaha atau External Business Expansion merupakan alasan pemilik perusahaan untuk lebih mengembangkan usahanya dimasa yang akan datang dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam posisi yang berdaya saing yang kuat. Suatu perusahaan melakukan pengabungan sumber-sumber ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan lainnya.
Penggabungan badan usaha dalam bentuk Holding Company pada umumnya merupakan cara yang dianggap lebih menguntungkan, dibanding dengan cara memperluas perusahaan dengan cara ekpansi investasi. Karena dengan pengabungan perusahaan ini akan diperoleh kepastian mengenai :
Daerah pemasaran, sumber bahan baku atau penghematan biaya melalui penggunaan fasilitas dan sarana yang lebih ekonomis dan efisien (Hadori yunus;1990).
Holding Company dimulai sejak tahun 1889, Ketika Nem Jersey menjadi Negara Bagian pertama yang memberlakukan Undang-undang yang mengijikkan pembentukan perusahaan dengan tujuan utamanya memiliki saham perusahaan lain. Menurut Bringham & Houston (2001; 413) Holding company adalah Korporasi yang memiliki Saham biasa perusahaan lain dalam jumlah yang cukup sehingga dapat menggendalikan perusahaan tersebu Hadori Yunus (1990) mendefinisikan Holding company sebagai suatu perusahaan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memiliki saham-saham dan mengendalikan operasi perusahaan lain. Sumber pendapatan utama bagi Holding Company adalah pendapatan deviden dari saham-saham yang dimilikinya. Akan tetapi suatu holding company bisa saja mempunyai usaha sendiri disamping memiliki saham di beberapa perusahaan lainnya, atau biasa disebut dengan “Operating Holding Company”
Sedangkan perusahaan-perusahaan yang manajemen dan operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induk disebut dengan sebagai Perusahaan Anak (Subsidiary Company). Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak disebut Hubungan Affiliasi.
2. Kekuatan & kelemahan Holding Company
Banyak keunggulan dan kelemahan holding company adalah identik dengan setiap organisasi berskala besar. Apakah perusahaan itu ditata berdasarkan divisi atau dengan cabang-cabang yang dipertahankan sebagai perusahaan terpisah tidak mempengaruhi alasan dasar untuk menjalankan operasi multi produk dan multi pabrik bersekala besar. Akan tetapi seperti yang akan kita lihat nanti, penggunaan holding company untuk mengendalikan operasi bersekala besar mempunyai sejumlah keunggulan dan kelemahan yang nyata.
Bringham & Houston (2001) menguraikan lebih jauh tentang keunggulan dan kelemahan suatu Holding Company sebagai berikut :
Keunggulan Holding Company :
a) Pengendalian dengan kepemilikan sebagian. Melalui operasi holding company, sebuah perusahaan dapat membeli 5, 10, atau 50% saham perusahaan lain. Kepemilikan sebagian (Fractional ownership) tersebut mungkin sudah mencukupi untuk dapat mengendalikan secara efektif operasi perusahaan yang sahamnya dibeli. Pengendalian kerja sering memerlukan pemilikan saham biasa lebih dari 25 %. Akan tetapi kepemilikan tersebut bisa saja hanya 10%. Seorang ahli keuangan menyatakan bahwa sikap manajemenlebih penting daripada jumlah saham yang dimiliki : “Jika manajemen berpendapat bahwa Anda dapat mengendalikan perusahaan tersebut, maka Andalah yang mengendalikan”. Selain itu, pengendalian berdasar marjin yang sangat kecil dapat dipertahankan melalui hubungan dengan pemegang saham yang besar diluar kelompok holding company bersangkutan.
b) Pemisahan Resiko. Karena berbagai perusahaan operasi (operating company) dalam sistem holding company merupakan badan hukum terpisah, maka kewajiban dalam setiap unit terpisah dari setiap unit lainnya. Karena iitu kerugian fatal yang yang dialami suatu unit holding company tidak bisa dibebankan sebagai klaim atas aktiva unit lainnya. Akan tetapi meskipun gambaran umumnya demikian, namun hal itu tidak selalu berlaku. Pertama, Perusahaan induk (Parent company) mungkin saja merasa wajib untuk menyelesaikan utang anak perusahaan, meskipun secara hukum tidak terikat untuk itu, demi menjaga nama baik dan mempertahankan para pelanggan.
Kelemahan Holding Company :
a) Pajak berganda parsial. Apabila holding company memiliki sekurang-kurangnya 80 % saham anak perusahaan yang mempunyai hak suara, maka peraturan pajak Amerika Serikat memperbolehkan penyerahan surat pemberitahuan pajak terkonsolidasi, yang berarti bahwa yang diterima perusahaan induk tidak kena pajak. Akan tetapi, jika kepemilikan saham kurang dari 80%, maka surat pemberitahuan pajak tidak dapat dikonsolidasikan. Perusahaan yang memiliki lebih dari 20% tetapi kurang dari 80% dividen yang diterima, sedang perusahaan yang memiliki kurang dari 20% hanya dapat mengurangkan 70% dari dividen yang diterima. Pengenaan pajak berganda parsial ini sedikit banyak mengurangi keunggulan holding company yang dapat mengendalikan anak perusahaan dengan kepemilikan terbatas, tetapi apakah denda pajak tersebut lebih besar dari keunggulan holding company lainnya merupakan masalah yang harus ditentukan kasus per kasus.
b) Mudah dipaksa untuk melepas saham. Relatip mudah untuk menuntut dilepaskannya anak perusahaan dari holding company apabila kepemilikan saham itu ternyata melanggar Undang-undang antitrust. Namun, Jika keterpaduan operasi sudah terjadi akan jauh lebih sulit untuk memisahkan kedua perusahaan tersebut setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, yang berarti bahwa kemungkinan divestitur secara paksa akan diperkecil.
Sedangkan menurut yusuf sofyan (majalah PELUANG; edisi Maret 2002) Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya penggabungan perusahaan melalui Holding Company adalah sebagai berikut :
a) Dengan Holding Company, perusahaan daerah dapat diatur dengan sistem yang seragam dan pengendalian terpusat yang berada di kantor perusahaan Induk.
b) Kantor pusat bertanggung jawab terhadap pembinaan, penyediaan perangkat sistem, perangkat hukum, penelitian dan pengembangan, penyediaan modal kerja dan SDM dll. Kepada perusahaan anak.
c) Unit usaha dipimpin oleh Direktur anak perusahaan yang bertanggung terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, proses produksi dan pemasaran dan kegiatan-kegiatan rutin yang hanya terkait dengan kegiatan dalam unit usaha yang dikelolanya.
d) Sistem Informasi manajemen dan keuangan ditetapkan secara seragam dan tetap memperhatikan karekteristik usaha masing-masing perusahaan anak, hal tersebut menimbulkan adanya standar sistem pengendalian intern yang baik, komite audit intern dapat dibentuk di perusahaan Induk.
e) Sistem yang sama tersebut sekaligus dapat dipakai sebagai tolak ukur penilaian kinerja manajer perusahaan anak, sehingga dapat memacu adanya persaingan yang sehat diantara anak perusahaan. Khususnya dalam pencapaian laba, dan sebagai dasar promosi jabatan.
3. Terjadinya penggabungan melalui Holding Company
Penggabungan usaha melalui holding company dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didasarkan pada pertimbangan hukum, perpajakan atau alasan lainnya seperti pertimbangan kepentingan dan strategi bisnis. Penggabungan usaha dapat berupa pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau pembelian aktiva netto suatu perusahaan. Penggabungan usaha dapat dilakukan dengan penerbitan saham atau dengan penyerahan kas, aktiva setara kas atau aktiva lainnya. Transaksi dapatterjadi antar pemegang saham perusahaan yang bergabung atau antara suatu perusahaan dengan pemegang saham perusahaan lain. Penggabungan usaha dapat berupa pembentukan suatu badan usaha baru (New enterprise) untuk mengendalikan perusahaan yang bergabung, pengalihan aktiva neto dari satu auat lebih badan usaha yang bergabung kepada badan usaha lain ataupembubaran satu atau lebih badan usaha yang bergabung. Apabila substansi dari transaksi konsisten dengan definisi penggabungan usaha dalam pernyataan ini, maka perlakuan akuntansinya harus mengacu pada pernyataan ini, terlepas dari bentuk hukum yang dipilih dalam melakukan penggabungan usaha.
Penggabungan usaha dapat menyebabkan timbulnya hubungan induk dengan anak perusahaan. Dalam keadaan demikian perusahaan induk menerapkan pernyataan ini dalam laporan keuangan konsolidasinya. Kepemilikannya pada perusahaan anak dicatat sebagai investasi (penyertaan) pada perusahaan anak.
Penggabungan usaha melalui holding company depat mengakibatkan terjadinya legal merger. Suatu legal merger biasanya merupakan merger dua badan usaha mellalui salah satu cara berikut :
a) Aktiva dan kewajiban dari suatu perusahaan dialihkan ke perusahaan lain dan perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan.
b) Aktiva dan kewajiban dari dua atau lebih perusahaan dialihkan ke perusahaan baru dan kedua perusahaan yang melakukan pengalihan tersebut dibubarkan.
Seringkali legal mergerterjadi dalam rangka restrukturisasi atau reorganisasi dari suatu group.
Beberapa kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penggabungan perusahaan antara lain :

Akuisisi (Acquisition)
Pada dasarnya , pada semua perusahaan yang bergabung membentuk holding company, salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh kendali atas perusahaan lain. Pengendalian (control) diasumsikan diperoleh apabila salah satu perusahan yang bergabung memperoleh lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, kecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengendalian walaupun pemilikan lebih dari 50%. Meskipun salah satu dari perusahaan yang bergabung tidak memiliki lebih dari 50% hak suara pada perusahaan lain, perusahaan pengakuisisi mungkin tetap dapat diidentifikasi apabila salah satu perusahaan yang bergabung memperoleh :
a) Kekuasaan (power) lebih 50% hak suara atas prusahaan yang lain tersebut berdasarkan perjanjian dengan investor lain.
b) Kekuasaan (power) untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan lain tersebut berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.
c) Kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan sebagian besar anggota pengurus perusahaan yang lain tersebut.
d) Kekuasaan untuk mendapatkan hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan yang lain tersebut.
Reverse Acquisition
Kadangkala suatu perusahaan memperoleh saham perusahaan lain, akan tetapi sebagian bagian dari suatu transaksi pertukaran, perusahaan tersebut mengeluarkan sahamnya yang berhak suara (voting shares) dalam jumlah tertentu sehingga menyebabkan pengendalian perusahaan atas perusahaan gabungan beralih ke pemegang saham perusahaan yang sahamnya telah di akuisisi. Akuisisi ini disebut reserve acquisition. Meskipun secara formal perusahaan yang mengeluarkan sahamnya itu dapat disebut sebagai induk perusahaan, akan tetapi perusahaan yang pemegang sahamnya sekarang mengendalikan perusahaan gabungan adalah perusahaan pengakuisisi yang menikmati hak suara tersebut atau kekuasaan lainnya.
Penyatuan Kepentingan (Uniting of Interest)
Dalam keadaan tertentu, mungkin sulit sekali mengidentifikasi pengakuisisi. Tidak adapihak dominan yang timbul dari penggabungan tersebut, akan tetapi para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama mengendalikan seluruh (atau secara efektif seluruh) aktiva netto dan operasi. Disamping itu, manajemen perusahaan-perusahaan yang bergabung menjadi bagian dari manajemen perusahaan gabungan. Akibatnya, para pemegang s perusahaan yang digabung bersama-sama berbagi resiko dan manfaat atas perusahaan gabungan tersebut. Penggabungan usaha demikian diperlakukan sebagai penyatuan kepentingan (Uniting of Interest).
Pembagian bersama risiko dan manfaat yang seimbang biasanya tidak mungkin tanpa adanya pertukaran hak suara yang seimbang antar perusahaan-perusahaan yang bergabung. Pertukaran tersebut menjamin bahwa porsi pemilikan perusahaan yang bergabung, dan juga resiko serta manfaat pada perusahaan gabungan dapat dipertahankan dan wewenang keduanya dalam pengambilan keputusan tetap terlindungi.
Untuk mencapai pembagian resiko dan manfaat secara seimbang antar perusahaan yang bergabung maka :
a) Mayoritas dari saham berhak suara perusahaan yang bergabung dipertukarkan atau digabungkan.
b) Nilai wajar suatu perusahaan tidak berbeda secara signifikan dengan nilai wajar perusahaan lainnya.
c) Para pemegang saham setiap perusahaan tetap mempertahankan hak suara dan kepemilikan yang seimbang dalam perusahaan gabungan, relatip sama dengan sebelum perusahaan bergabung.

4. Pertimbangan Perpajakan dalam pembentukan Holding Company.
Atas dasar bahwa terdapat alasan ekonomis yang baik untuk melakukan pembentukan sebuah holding company baik melalui pembelian (akuisisi), pembentukan perusahaan baru maupun marger, adalah penting bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi memahami sejelas-jelasnya pengaruh perpajakan dari cara melakukan transaksi tersebut.
Peraturan perundang-undangan selalu berubah sekian banyaknya, sehingga tidak ada gunanya membahas konsekuensi-konsekuensi pajak dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, yang mungkin tidak berlaku lagi dimasa yang akan datang. Akan tetapi harus diakui bahwa pengaruh pajak dari suatu transaksi mungkin memerlukan penyesuaian pada harga jual.
Masalah konsekuensi perpajakan jelas menarik perhatian langsung dari para pemegang saham yang menjual perusahaannya. Secara umum, suatu keuntungan atau kerugian modal bagi para pemegang saham ini diakui pada saat telah terimanya saham mereka jika terjadi salah satu dari :
a) Harga beli telah dibayar penuh secara tunai
b) Telah diterimauang muka, dan saldony akan dibayar tunai melalui suatu periode waktu
c) Pengeluaran sebagian melalui kas dan sebagian dengan saham

5. Alasan pembentukan Holding Company pada Perusahaan Daerah
Setelah memahami beberapa latar belakang dan permasalahan serta dasar teori mengenai holding company, maka ada beberapa alasan mengapa usulan pembentukan holding company pada perusahaan derah dirasa sangat mendesak :
a) Perlunya Diversifikasi untuk pertumbuhan
b) Perluasan, penyempurnaan atau komplementasi lini produk
c) Mendapatkan kemampuan riset dan pengembangan yang baik dan komprehensip.
d) Integrasi, sehingga mendapatkan penawaran yang cukup dari bahan baku atau suku cadang yang kritis.
e) Memperbaiki kinerja manajemen dengan dibentuknya Manajemen Informasi system yang terpusat.
f) Meningkatkan system kontrol yang baik dan handal.
g) Mencapai keuntungan perpajakan, hukum dll.
h) Menaikkan nilai pasar saham
i) Memperbaiki citra dan reputasi perusahaan serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

Untuk itu perlu kiranya dirumuskan program-program suatu pembentukan holding compani perusahaan daerah yang antara lain :
a) Merumuskan tujuan-tujuan Perusahaan untuk perkembangan jangka panjang. Rencana-rencana harus memuah hal-hal yang spesifik untuk mencakup proyeksi pertumbuhan selama 5 atau 10 tahun kedepan.
b) Mengembangkan suatu program dan dadual untuk pencapaian tujuan.
c) Menyediaan tenaga ahli yangterkoordinir dan efektif untuk meneliti dan mengavaluasi rencana dan prospek.
d) Menetapkan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan digabungkan.
e) Memperoleh kemampuan untuk menganalisa secara kritis sebuah perusahaan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain.

6. Holding Company dapat meningkatkan profesionalisme usaha
Daribeberapa keunggulan suatu holding company dibandingkan dengan perusahaan mandiri, jelas sudah bahwasanya Perusahaan daerah yang dengan segala keterbatasan dan kelemahan budayanya akan mampu ditingkatkan kinerjanya melalui suatu pembentukan holding company. Perusahaan-perusahaan dibawah kepemilikan Pemerintah Daerah yang begitu banyaknya harus segera dikelola secara profesional. Holding company akan memberikan suatu sistem pengelolaan perusahaan melalui manajemen yang baik dengan tingkat pengendalian (Control) yang handal dan komprehensip, memungkinkan para manajer di setiap perusahaan anak akan dapat bekerja secara optimal. Dan sistem penilaian kinerja yang obyektip antar perusahaan anak akan memunculkan sikap saling berkompetisi secara sehat. Melalui perencanaan yang baik, akan dievaluasi terlebih dahuli perusahaan-perusahaan yang feasible dan mempunyai prospek usaha yang baik atau perusahaan-perusahaan yang mampu mendukung unit usaha lainnya dalam penyediaan bahan baku yang murah dan berkualitas. Perusahaan-perusahaan pilihan inlah yang nantinya sebagai perusahaan anak dalam mendukung sebuah usaha secara gabungan (holding).

IV. SIMPULAN
Pada era otonomi daerah yang diperluas, menuntut Pemerintah Daerah untuk berfikir dalam memenuhi kebutuhan pendanaan baik rutin maupun Biaya pembangunannya dari kemampuan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap Pemerintah daerah pada dasarnya mempunyai banyak potensi, salah satunya adalah Perusahaan Daerah yang keberadaannya saat ini masih dipandang sebelah mata, yang kadang-kadang malah dianggap sebagai beban bagi Pemerintah Daerah.
Pembentukan Holding Company untuk perusahaan daerah sebagai jawaban atas kelemahan-kelemahan pengelolaan usaha yang selama ini telah berjalan. Dengan holding company maka perusahaan daerah akan dikelola secara profesional dengan tingkat perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang bagus. Adanya istilah perusahaan anak yang merupakan suatu unit-unit usaha terpisah akan mengakibatkan adanya kompetisi anatara masing-masing anak perusahaan untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik.
Ada berbagai kemungkinan dibentuknya suatu holding company, yaitu dapat melalui pembelian perusahaan (akuisisi), Penyatuan kepentingan (uniting of interest) atau melalui pembentukan perusahaan yang baru.
Diharapkan holding compani pada perusahaan daerah dapat menjawab permasalahan-permasalah yang kerap muncul khususnya berkaitan dengan lemahnya kemampuan menghasilkan laba pada perusahaan daerah. Akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan mental Sumber Daya Manusia di Daerah dalam menjalankan sebuah perusahaan yang berbentuk Holding Company ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aries Hanggoro & Erwin S.Q Haripramono; Kumpulan Peraturan tentang Otonomi Daerah; Pradnya Paramita Jakarta; Th. 2000
2. Brigham & Houston; Majemen Keuangan, Buku II; Edisi Kedelapan; Erlangga Surabaya; Th. 2001.
3. Hadori Yunus; Akuntansi Keuangan Lanjutan; BPFE Yogyakarta; 1990
4. Heckert, Controllership, Willson Campbell, 1986
5. Ikatan akuntan Indonesia; Standar Akuntansi Keuangan; Penerbit Salemba Empat; Tahun 1995.
6. Weston & Copeland; Manajemen Keuangan Jilid II; Penerbit Erlangga Jakarta; Tahun 1992
7. Yusuf Sofyan, Majalah Peluang, Pemda Kab Malang; Maret 2002
8. ____________, Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1998, Tgl. 24 FEBRUARI 1998, Tentang “PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS”